MAKASSAR, BKM–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan mulai hari ini ‘berkeliaran’ di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. BPK akan mengaudit pengelolaan keuangan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono menyampaikan, terhitung mulai 28 Januari hingga 25 hari kedepan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan awal untuk laporan keuangan di tahun 2019. Rencananya, pemeriksaan akan dibagi menjadi dua tahap.
Untuk tahap pertama BPK akan melalukan research sebelum pemprov menyelesaikan laporan keuangan. Sementara untuk tahap kedua dilakukan setalah pemerintah beserta jajarannya menyelesaikan laporan keuangan tersebut.
“Ini tahap pertama jadi kami lakukan research sebelum laporan keuangan itu selesai dan disampaikan pemprov kepada BPK. Nanti untuk tahap kedua kami lakukan setelah Pemprov menyelesaikan laporan keuangan daerah dan menyampaikan ke BPK,” jelas Wahyu Priyono, Senin (27/1).
Wahyu menambahkan, setelah proses audit tersebut, BPK akan menerbitkan rekomendasi melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHK tujuannya, selain memberi opini atas kewajaran laporan keuangan, juga akan menyampaikan temuan-temuan yang didapat.
“Kalau selama pemeriksaan kami menemukan ketidak patuhan terhadap peraturan kami harus memasukkan di LHP. Selanjutnya sampaikan kepada DPRD Provinisi, atas temuan pasti akan ada rekomendasi,” terangnya.
Tujuannya, sambung Wahyu, agar pemerintah bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
“Rekomendasi ini tujuannya agar Pemda melakukan perbaikan terhadap pengelolaan yg masih tidak sesuai dengan perundang-undangan,” sambungnya.
Olehnya, itu pihak BPK meminta agar pemprov memerintahkan kepada seluruh OPD agar bersiap-siap dan kooperatif memenrikan informasi dan data yang dibutuhkan BPK.
“Karna pemeriksaan akan lancar dan baik apabila ada keterbukaan dari seluruh kepada OPD dan jajarannya. Kita juga meminta ke gubernur agar memerintahkan jajaranny menyiapkan data-data,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, kedatangan tim BPK hari ini dalam rangka memperkenalkan para tim BPK yang akan bertugas selama proses audit.
Tak hanya itu, Nurdin Abdullah juga siap untuk mengerahkan APIP untuk ikut membantu sekaligus memberikan pendampingan.
“Yang ketiga BPK minta ijin untuk memeriksa beberapa program-program provinisi yg dilakukan di seluruh kabupaten kota,” pungkas Nurdin.(nug)
Hari Ini, BPK ‘Berkeliaran’ di Pemprov
