Mau Lelang Jabatan, Kepala BKD Temui KASN

MAKASSAR, BKM — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang berada di Jakarta. Ia hendak meminta izin kepada KASN (komisi aparatur sipil negara) guna melakukan lelang jabatan. Sepulangnya dari sana, beberapa posisi eselon II Pemprov Sulsel akan langsung dilelang.
Hal ini diungkapkan Sekretaris BKD Sulsel Sumarlin yang ditemui di ruangannya, Selasa (28/1). Hanya saja, ia belum bisa memastikan berapa jumlah jabatan yang akan dilelang. Karena hal tersebut bergantung dari hasil konsultasi dengan KASN. Jika KASN menyetujui semua jabatan lowong eselon II untuk dilelang, maka akan dilakukan.
“Tergantung hasil konsultasi dengan KASN berapa nanti yang disetujui. Pak Kaban ke sana untuk meminta izin. Jadi biasanya itu di surat rekomendasinya KASN keluar, berapa yang akan dilelang, dimulai tanggal berapa,” jelas Sumarlin
Sementara untuk jabatan eselon III dan IV, prosesnya tidak melalui lelang. Kalau ada pergantian, maka akan langsung dilakukan dengan persetujuan gubernur. Untuk mutasi eselon III dan IV ini rencananya baru akan dilakukan setelah lelang eselon II usai.
“Eselon III dan IV tidak dilelang. Belum juga ada pergantian. Jadi sepertinya ditunggu semua yang eselon II dulu,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Provinsi Sulsel Abd Hayat Gani membenarkan hal itu. Kata dia, kepala BKD saat ini sedang melakukan konsultasi dengan KASN terkait izin lelang jabatan. Termasuk jumlah yang akan dilelang. Jika disetujui, maka malam ini, Rabu (29/1) lelang terbuka akan langsung dibuka.
“Ini sementara on proses permintaan di KASN. Kepala BKD sementara konsultasi soal lelang jabatan. Jadi kalau hari ini setuju (kemarin), besok malam (hari ini) sudah dibukami,” kata Hayat, Selasa (28/1).
Namun, jika KASN tidak setuju ataupun tidak semua jabatan yang disetujui untuk dilelang, maka Pemprov Sulsel akan mengikuti keputusan tersebut.
“Kalau tidak setuju atau hanya beberapa saja, ya kita ikuti KASN. Kita ikuti aturan pusat,” tandasnya.
Saat ini ada beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berstatus pelaksana tugas (plt). Di antaranya kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Kehutanan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kepala BPKAD, kepala Badan Kesbangpol, kepala Biro Umum, kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kepala Biro Organisasi, sekretaris DPRD Sulsel dan kepala Badan Penghubung Daerah.
Terkait rencana lelang ini, sejumlah pimpinan komisi di DPRD Suslel memberi respons. Ketua Komisi B Andi Rachmatika Dewi, memberi support positif sepanjang sesuai dengan mekanisme yang ada. “Kita berharap lelang ini dilakukan sesuai mekanisme aturan dan profesional dalam menempatkan jabatan sesuai kemampuan,” ujar legislator Partai Nasdem Suslel ini, kemarin.
Politisi Partai Golkar Rahman Pina juga memberikan dukungan atas rencana lelang jabatan. “Saya kira ini memang harus cepat dilakukan, karena banyak organisasi perangkat daerah yang tidak punya kepala dinas definitif. Kita berharap proses lelang jabatan nantinya benar-benar menghasilkan pimpinan yang profesional,” kata wakil ketua Komisi D DPRD Sulsel ini.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Arum Spink, meminta agar proses lelang jabatan bukan hanya karena perintah undang-undang. Tapi juga untuk memastikan bahwa mereka yang duduk pada suatu jabatan memang benar-benar kompeten.
“Karena itu proses lelang jabatan ini harus dilaksanakan secara baik sesuai mekanisme. Dengan begitu mereka yang duduk juga terhindar dari kesan nepotisme,” tandas Pipink, sapaan karib legislator Partai Nasdem ini.
Ia juga mengingatkan pentingnya memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa memantau dan memberi masukan kepada tim seleksi. “Ini agar pejabat yang menjadi peserta terpotret dari banyak sisi, yang tercermin dari masukan masyarakat tersebut,” imbuhnya.
Hal serupa disampaikan politisi Partai Golkar Ince Langke IA. ”Ini kesempatan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang secara formal memenuhi syarat administrasi,” kata wakil ketua Komisi E DPRD Sulsel ini.
Untuk itu, mantan ketua DPRD Kabupaten Selayar ini berharap kepada ASN yang bersyarat agar memanfaatkan kesempatan lelang jabatan ini dengan sebaik-baiknya. “Lelang ini terbuka. Kesempatan untuk membangun karier,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Syamsuddin Karlos, berharap kepada pemerintah agar pejabat yang ditempatkan mampu mengaplikasikan dan menjabarkan visi misi gubernur.
“Itu penting, sebab masyarakat memilih gubernur karena visi misinya,” katanya. (nug-rif/rus)