MAKASSAR, BKM–Anggota DPRD Kota Makassar mengusulkan agar pengelolaan terminal yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar melalui PD Terminal Makassar Raya, segera diambil alih oleh pemerintah pusat.
Alasan dewan, karena pendapatan dari terminal setiap tahun menurun. Belum lagi, kondisi terminal yang terlihat jorok dan kumuh.
Diketahui, pendapatan jasa terminal untuk pendapatan jasa angkutan tahun 2019 hanya sebesar Rp1.071.036.000, atau turun dibandingkan pendapatan yang sama di tahun 2018 sebesar Rp1.931.825.000.
Begitupun dengan pendapatan sewa kios dan tempat usaha tahun 2019 yang turun menjadi Rp 180.060.000, dibanding pendapatan di tahun 2018 sebesar Rp299.290.000. Pendapatan jasa fasilitas penunjang di tahun 2018 sebesar Rp1.353.102.000, juga turun di tahun 2019 sisa Rp875.428.000.
Termasuk pendapatan pass masuk kendaraan di tahun 2018 sebesar Rp1.217.096.000, di tahun 2019 sisa Rp815.843.000. Pendapatan jasa penyimpanan mobil tahun 2018 sebesar Rp56.515.000, di 2019 sisa Rp71.195.000. Pendapatan jasa pencucian mobil di 2018 sebesar Rp211.500.000, di 2019 sisa Rp115.080.000 dan Pendapatan jasa usaha lainnya di 2018 sebesar Rp139.085.519, di 2019 sisa Rp104.671.205.
“Semua turun, makanya konsultasi kami nanti ke pusat, yakni usulan untuk pengalihan kewenangan pengelolaan terminal. Ini karena jumlah pendapatan dari tahun ke tahun terus turun. Dari laporannya total pendapatan terminal di 2018 bisa mencapai Rp5.208.513.519, tapi di2019 turun tinggal Rp3.233.313.205 saja, ” ungkap wakil Ketua Komisi B, Erick Horas, di Gedung DPRD Makassar, Rabu (29/1).
Hal senada dikatakan, anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David. Ia mengaku peralihan pengelolaan terminal dinilainya sangat tepat. karena terminal akan berkembang lebih baik jika pemerintah pusat yang mengelolanya. Sebab, pusat akan lebih leluasa mengucurkan anggaran untuk pengelolaan terminal.
“Itu masih kita rapatkan memang. Kalau saya baiknya diserahkan saja ke pemerintah pusat saja,” ujarnya.
Sebab, kata Mario, jika pengelolaan itu beralih maka fasilitas terminal kedepannya juga lebih memadai dari yang ada sekarang. “Itu sudah pasti baik dari segi pelayanan. Saya menjamin kalau ini dikelola pusat maka kebersihan, kenyamanan semakin bagus,”bebernya.
Apalagi sejauh ini, terminal selalu sepi penumpang dan rawan akan terjadinya tindak kriminal karena gelapnya akses dan sarana terminal. “Masalah terminal sudah sangat kompleks. Selama lima tahun selalu minus pendapatannya. Belum lagi masalah terminal bayangan, masalah kenyamanan, kebersihan dan lain sebagainya,” jelasnya. (ita)
Dewan Harap Terminal Dikelola Pusat
