MAKALE, BKM — Pansus Perubahan Perda kedua No 7 tahun 2001 tentang Retribusi Jasa DPRD Tana Toraja menyoroti kinerja Dinas PUPR saat menggelar rapat kerja di Gedung DPRD Tator, Rabu (29/1).
Ketua Pansus Perubahan Perda Retribusi Jasa Kendek Rante mengatakan sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir.
Disela-sela rapat Kendek menyoroti proyek pengaspalan pembangunan aksesibilitas pariwisata jalan poros Salubarani-Ta’pankila yang tidak selesai tepat waktu hingga akhir Desember 2019 sesuai kontrak kerja.
Proyek senilai Rp. 2.962.746.000 dikerjakan PT Cipta Agar Utama didanai DAK Reguler 2019 lalu hingga Januari 2020 masih terus dikerjakan.
”Parahnya pengaspalan jalan tidak berkualitas dan terkesan asal jadi sehingga perlu penjelasan persoalannya OPD teknis, ”tegas Kendek.
Wakil Ketua Pansus Leonardus Tallupadang menambahkan komisi III menemukan bahwa pengaspalan sepanjang satu kilometer kualitas aspalnya tidak standar dan cenderung dipaksakan, dihampar dengan temperatur rendah.
”Untuk mendapatkan kejelasan Pansus turun lapangan bersama OPD, ”tandas Leonardus.
Sementara Pansus LHP BPK yang dipimpin Nicodemus Mangera menghadirkan OPD Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPKJ) dan OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (gus/C)
Pansus Soroti Kinerja PUPR
