MAKASSAR, BKM — Proyek bypass Mamminasata hingga kini belum ada kejelasan pembangunannya. Padahal kegiatan yang masuk dalam program strategis nasional (PSN) tersebut telah direncanakan sejak tujuh tahun lalu.
Pembangunan proyek Bypass Mamminasata itu memang memiliki banyak kendala di awal pelaksanaannya. Mulai dari pembebasan lahan, hingga administrasi atau kelengkapan berkas-berkasnya yang bermasalah. Pengerjaannya pun beberapa kali mandek.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Miftachul Munir yang sempat menangani proyek tersebut, menjelaskan proyek Mamminasata bukan lagi mejadi kewenangan lembaganya. Melainkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur.
Dijelaskan Miftachul Munir, Mamminasata yang dulunya sebagai proyek multiyears kini beralih ke skema tol. Anggarannya pun tidak lagi bersumber dari APBN, melainkan melalui pihak investor.
“Kalau proyek multiyears kita sudah akhiri, karena izinnya sudah berakhir. Anggaran yang biasanya APBN, kalau sudah skema tol bukan lagi APBN, tapi dari investor,” jelasnya, kemarin.
Mengenai progresnya, informasi terakhir yang didapat Miftachul Munir, yakni pada dua bulan lalu telah dilakukan market sounding oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. Semua prosesnya dilakukan di Jakarta. Mulai dari pengadaan tender hingga investornya.
”Keterlibatan BBPJN dalam proyek ini hanya pada saat pelaksanaan saja,” kata Miftachul. Ia hanya akan melaporkan terkait progress pengerjaanya, serta membantu dan memfasilitasi komunikasi dengan pihak yang ada di Jakarta jika kelak ditemukan kendala-kendala.
“Kami hanya perpanjangan dari Ditjen Bina Marga dan Kementerian PU. Kami membantu mengkoordinasi pelaksanaannya. Tapi kalau pengadaan sepenuhnya di Jakarta,” jelasnya.
Mengenai kelanjutan proyek tol tersebut, Miftachul tak mau berkomentar banyak. Sebab hal tersebut menjadi wewenang pihak yang ada di pusat. Namun jika sudah ada investor yang mau mengerjakan proyek tersebut, maka secepatnya akan ditangani.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulsel Rudy Jamaluddin, mengakui kalau pengerjaan proyek tersebut sempat mandek. Namun saat ini tengah dilakukan pendalaman terkait hambatan-hambatan dalam penetapan implementasi SPAM (sistem penyediaan air minum) Regional Mamminasata.
Salah satu hambatan, disebutkan oleh Rudy beberapa waktu lalu ialah belum dilantiknya pejabat eselon II dan III di lingkup Dinas PUPR. Hal itu berdampak belum bisanya dilakukan koordinasi secara struktural ke bawah. Rencananya, SPAM Mamminasata akan dibangun di Somba Opu. Untuk lahan, menurut Rudy, sudah tidak menjadi masalah.
“Jadi kajiannya sudah selesai semua. Kita akan melakukan pendalaman lebih jauh lagi,” terangnya.
Rudy menargetkan proses tendernya akan berlangsung akhir tahun mendatang. Sementara pengerjaannya di tahun 2021 mendatang.
“Saya belum tahu pengerjaan SPAM berapa lama, karena kita masih koordinasi dengan pusat. Sepertinya satu atau dua tahun,” pungkasnya. (nug/rus)
SPAM Mamminasata di Somba Opu Dikerja 2021
