Site icon Berita Kota Makassar

Daya Tarung Kader Parpol Lemah di Pilwali

MAKASSAR, BKM–Minimnya pencalonan kader dari sejumlah partai politik jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, September 23 mendatang, menjadi bukti bahwa parpol masih lemah dalam pengkaderan. Hingga saat ini-pun, belum ada parpol yang berani mengumumkan kadernya diusung di pilwali.
Lemahnya parpol menyiapkan kader juga tampak jelas saat partai lebih memilih figur baru yang bukan kader murni menjadi jagoannya, seperti dari berlatar belakang pengusaha, kader dari parpol lain. Meski mereka memiliki banyak kader yang berpengalaman.
Dari 16 partai politik yang ada di Kota Makassar, sedikitnya ada empat parpol yang menyiapkan kadernya untuk bertarung di Pilwali Makassar nanti. Keempat parpol tersebut yakni Partai Nasdem, Golkar, Demokrat dan PDIP. Sementara kader Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, Hanura, PKB, PKPI, PBB, Berkarya, Perindo, PSI dan Garuda belum begitu ngotot maju.
Sejumlah elit parpol yang dimintai tanggapannya soal rendahnya daya tarung kader parpol maju di Pilwali Makassar belum berani memberikan tanggapan.
Pemerhati politik dari Duta Politika Indonesia (DPI), Dedy Alamsyah Mannaroi, menilai, jika hal itu menandakan bahwa persaingan kader di parpol tidaklah mudah dan sangat sulit. “Hal itu harus menjadi konsentrasi bagi parpol bahwa jika hal ini dibiarkan maka akan menjadi kesan kalau kaderisasi gagal. Karena seseorang yang hendak bergabung di parpol selain ingin berbuat baik untuk rakyat juga bercita-cita menjadi pemimpin rakyat,” jelas Dedy Alamsyah, Kamis (30/1).
Hal sama dilontarkan Direktur eksekuti Nurani Strategic Dr Nurman Idrus.
“Menurut saya ini adalah bukti kemunduran proses kaderisasi dalam parpol. Jika benar-benar tak ada kader dan pemimpin parpol yang berani maju di pilwali, maka seharusnya ini menjadi bahan evaluasi bagi parpol untuk proses kepemimpinan selanjutnya,”pinta Nurmal Idrus.
Lebih jauh pengamat politik dari Unibos, Dr Arief Wicaksono, juga mengakui jika semua riset dan penelitian menunjukkan pola yang demikian.”Hampir tidak ada kader parpol yang mumpuni bertarung di arena politik eksekutif. Bahkan dari banyak penelitian, rata-rata berkesimpulan kalau parpol gagal dalam melakukan pengkaderan, terutama pengkaderan dalam ranah pertarungan di eksekutif maupun pilkada,”ujar Arief Wicaksono.
Padahal menurutnya, dalam arena legislatif mereka sebenarnya sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. “Tapi untuk arena eksekutif ternyata kemampuan meraih target elektoral di legislatif tidak cukup untuk target elektoral di ranah eksekutif,”jelasnya.
Dosen komunikasi politik UIN Alauddin, Dr Firdaus Muhammad, juga mengemukakan bahwa proses kaderisasi yang melambat sehingga bakal calon justru bermunculan dari luar partai.”Mereka berebut partai. Fenomena ini cerminan anomali demokrasi. Problemnya, biaya politik yang tinggi, sekalipun kader tetap dibebani biaya oleh partainya,”jelas Firdaus.
Adapun dosen politik Unismuh Makassar, DR Luhur A Prianto ikut menilai, bahwa kegagalan partai politik melakukan kaderisasi membuat mereka harus menerima kenyataan sebagai “kendaraan” dari para calon dari luar.”Partai politik umumnya kekurangan stock kader yang mumpuni dan bisa ditawarkan pada pemilih untuk formasi jabatan-jabatan politik hingga yakin terpilih,”ujar Luhur.
Problemnya memang pada rekrutmen dan kaderisasi. Figur internal hampir tidak punya hak istimewa di banding figur eksternal. Pragmatisme di partai politik justru membuka ruang bagi figur eksternal untuk diusung.
Luhur menambahkan, bila upaya partai politik di level daerah untuk membangun mekanisme rekrutmen juga tidak banyak membawa manfaat. Hampir tidak ada cara yang tepat untuk membangun objektivitas calon usungan.
Masalahnya adalah, tata kelola partai politik itu yang sentralistis dan oligarkis. Keputusan penentuan calon tetap berada di DPP partai politik.
“Kondisi di masing-masing partai bisa berbeda, banyak yang menjadikan rekrutmen kader eksternal sebagai formalitas belaka. Beberapa prosedur rekrutmen seperti mekanisme survei serta fit and proper test hanya menjadi arena transaksional, yang sangat pragmatis,”pungkasnya. (rif)

Exit mobile version