MAKASSAR, BKM — Pemerintah pusat mewacanakan untuk kembali menambah impor garam. Tahun ini, rencana impor garam jumlahnya meningkat 6 persen, dari 2,75 persen naik menjadi 2,95 persen. Kebijakan tersebut dinilai menggerus daya saing petani garam yang berada di Indonesia.
Di Sulawesi Selatan ada Kabupaten Jeneponto yang menjadi daerah penghasil garam. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jeneponto Syafruddin Nurdin, menganggap bahwa kebijakan tersebut bisa mematikan usaha dan harapan masyarakat.
Selama ini, warga Jeneponto belum mampu menangani masalah yang dihadapi terkait rendahnya nilai jual garam di masyarakat. Masuknya garam dari luar, justru menambah beban petani garam. Harga akan semakin melemah dan garam produksi Jeneponto enggan dilirik konsumen.
“Masyarakat penghasil garam berharap bisa mendapatkan harga yang stabil dari penjualan. Setidaknya bisa memenuhi atau minimal mengembalikan biaya produksi,” ujar Syafruddin, kemarin.
Seharusnya, pemerintah terlebih dahulu mencari solusi dan menangani masalah tersebut agar kualitas dan harga beli garam lokal bisa terasa dampaknya. Pemerintah, baik pusat maupun provinsi garus mendorong untuk menjadikan garam lokal menjadi pusat lahan industri nasional.
“Potensi garam yang ada di Jeneponto ini sudah sangat cukup untuk itu (dijadikan pusat lahan industri nasional ). Kalaupun dibutuhkan pengembangan nantinya kita masih cukup banyak lahan untuk dikelola,” bebernya.
“Kalau menjadikan pusat industri garam nasional rakyat, saya kira ini suatu hal yang baik untuk memberi harapan baru bagi Jenepoton dan sekitarnya,” sambungnya.
Syafruddin mengaku, rencana tersebut sudah digagas oleh Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, namun masih menunggu hasil. Selain itu, Universitas Hasanuddin melalui Dikti sedang berupaya melakukan uji coba terhadap pengembangan garam dengan sistem demplot. Kristalisasi garam lokal yang dulunya di bawah 90 persen, diharapkan berasa di atas 95 persen setelah melalui proses demplot itu.
“Kalau di atas 95 persen, artinya punya nilai jual untuk diekspor. Kita harapkan pemerintah membantu Jeneponto mengembangkan itu,” harapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel Sulkaf S Latief memaparkan, bahwa produksi garam rakyat di Sulsel meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 lalu hanya mampu menghasilkan 80 ton garam, sementara pada akhir 2019 lalu jumlahnya mencapai 148 ton.
“Produksi garam kita meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2018. Namun kendalanya saat ini harga yang tidak stabil. Dijual hanya Rp15 ribu hingga Rp25 ribu saja,” ujarnya.
Sulkaf melihat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya memang pemerintah sudah bekerja sama untuk melakukan impor garam dengan pihak luar. Pada saat itu harga garam lokal masih stabil. Sementara saat ini, jika pemerintah menambah impor kembali dengan harga lokal yang murah, sama saja dengan mematikan garam rakyat.
Diketahui, pemerintah provinsi sudah membantu untuk memfasilitasi gudang para petani. Juga diberikan bantuan agar bisa menghasilkan garam yang baik. Harganya pun waktu itu mencapai Rp60 ribu hingga Rp70 ribu. Namun harga garam tiba-tiba turun sehingga membuat petani resah.
“Stok garam di masyarakat sangat banyak. Mestinya pemerintah terketuk hatinya untuk itu,” tandasnya. (nug/rus)
Impor Garam Bisa Matikan Usaha Rakyat Jeneponto
Area pegaraman rakyat di dusun mondung, desa dasuk, kecamatan pademawu pamekasan madura. Terlihat petani garam sedang memanen garamnya yang ke enam kalinya dalam musim tahun 2014 ini, setiap kali panen di lahan seluas satu hektar memperoleh sekitar kurang lebih 7 ton garam. Jika cuaca mendukung, dalam 1 bulan bisa 2 kali panen, menurut pak eko (31) yang sedang mengais garam dengan alat sorkot / pengais, pak eko juga dibantu rekannya sesama buruh pengais garam pak johan (35), mereka dibayar 30 ribu rupiah per sekali borongan dalam 1 hektar lahan garam yang dipanen. Harga garam akhir-akhir ini turun dari Rp500.000,- menjadi Rp 450.000,- menurut pak johan.