KIMA Rencana Ekspansi di Tiga Kabupaten

MAKASSAR, BKM — Kawasan Industri Makassar (KIMA) berencana akan melebarkan bisnis usahanya pada beberapa wilayah di Sulsel. Langkah tersebut diambil seiring dengan pertumbuhan penduduk di kota Makassar yang berdampak langsung terhadap tingginya alih fungsi lahan setiap tahun.
Perusahaan berplat merah ini rencana akan fokus pada tiga wilayah untuk melakukan ekspansi, yaitu Kabupaten Bantaeng, Barru, dan Luwu Timur.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT KIMA Muh Mahmud, menyebut Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) pada dasarnya sudah lama direncanakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Menurutnya, keinginan gubernur membangun KIBA sudah ada sejak dirinya menjabat bupati di daerah tersebut beberapa tahun lalu.
Hanya saja yang menjadi kendala, sambung Mahmud, yakni status pengelolaan KIBA nanti. Apakah PT KIMA bertindak pemegang saham atau pengelola.
Kata dia, jika statusnya PT KIMA bertindak sebagai pemegang saham di KIBA, itu tidak bisa dilakukan. Karena hal tersebut yang menentukan pemegang saham. Sementara jika PT KIMA bertindak sebagai pengelola, itu tidak ada permasalahan.
“Kalau sebagai pemegang saham itu kita (PT KIMA) tidak bisa, karena ranahnya berada pada pemegang saham. Itu kami sudah sampaikan kepada Pak Gub pada RUPS kemarin. Sementara untuk pengelola kita bisa,” ucap Mahmud.
Perihal untuk pembangunan, menurut Mahmud, PT KIMA belum bisa bertindak sebelum masterplan dan blue print ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan sehingga dipersiapkan untuk mensupport KIBA nantinya.
“Biasanya master plan dan blue print kita gandeng JICA, dan setelah dilakukan master plan dan blue print muncullah apa yang menjadi kebutuhan untuk disupport,” jelasnya.
Di Barru sendiri dinilai punya potensi pelabuhan air dalam, yakni di Garonggong yang belum dimanfaatkan maksimal. Hanya ada industri PT Bosowa. Tetapi itu pun tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Padahal kedalaman lautnya sampai dengan 16 meter. Sehingga kapal besar bisa sandar. “Jadi sayang juga tidak dikembangkan,” katanya.
Atas dasar itu, PT KIMA ingin masuk untuk membuat kawasan pergudangan terpadu dengan membangun dermaga untuk pelabuhan curah. Seperti dermaga untuk pupuk dan alat berat.
Menurutnya, untuk membangun kota baru di Kalimantan itu memerlukan banyak alat berat baru yang dipasok melalui Sulsel. Tetapi, tidak mungkin memakai pelabuhan seperti Makasaar New Port (MNP) dan Pelindo IV karena pelabuhan penumpang.
Nah, jika itu jadi, maka Barru menjadi lokasi pengiriman khusus alat berat. Pelabuhan ini juga nanti bisa untuk ekspor bahan baku pertanian. “Januari sudah dibicarakan dan bupati berencana untuk mengundang kami,” katanya.
Sementara di Luwu Timur, dipilih karena di sana ada PT Vale (Inco). Kemudian sesuai kebijakan pemerintah, 2020 itu tidak boleh lagi ekspor biji nikel.
Sehingga nikel perlu diolah dulu dan akan membutuhkan banyak pabrik-pabrik smelter untuk olahan nikelnya. “Namanya pabrik, yang paling aman kan dalam kawasan industri. Karena segala aturan, seperti amdal, polusi dan lain-lain itu yang bisa mengolah kawasan industri,” katanya.
Pemerintah sendiri diakui sudah menyiapkan lahan 300 hektare. Namun baru akan dibahas lagi lebih lanjut.
Sebenarnya, selain tiga daerah tersebut PT Kima juga lebih dahulu ekspasi ke Maros. Namun terkendala harga tanah yang mahal.
Di sana KIMA baru membebaskan 11, 8 hektare. Padahal kebutuhannya 50 hektare. “Makanya, kami cari kawasan baru yang memungkinkan disupport pemda,” katanya.
Kepala Dinas Perindustrian Sulsel Ahmadi Akil, mengatakan kawasan industri baru di Sulsel dirasa cukup mendesak. Karena KIMA sudah cukup padat. Dari total 370 hektare lahan, kini tersisa 20 hektare. Sementara lahan di Makassar sudah sangat terbatas.
“Pengelola KIMA memang mesti sudah berpikir untuk harus membuka kawasan baru,” ungkapnya, baru-baru ini.
Kata Ahmadi, pemprov telah memetakan sejumlah daerah yang potensial dibangun kawasan industri baru. Selain Bantaeng, Takalar dan Maros yang sudah berproses, Jeneponto dan Gowa juga masuk kawasan yang berpotensi dikembangkan.
“Untuk pengembangannya, Dinas Perindustrian Sulsel serahkan ke kabupaten/kota,” bebernya.
Pihaknya juga mendorong percepatan kawasan industri galangan kapal yang menjadi prioritas tahun depan. Tahun ini, pihaknya sudah menggelontorkan anggaran Rp400 juta untuk Feasibility Study (FS) atau uji kelayakan.
“Tiga daerah sudah ditetapkan jadi pusat galangan kapal. Ada Barru, Takalar dan Maros. Ini yang akan dipercepat realisasinya,” ungkapnya.
Tahun depan, pihaknya sudah menyiapkan tambahan anggaran untuk detail engineering design (DED). Anggaran yang disiapkan lebih dari Rp1 miliar. Pihaknya akan memilih satu daerah yang akan jadi prioritas dahulu. (nug/rus)