MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, mulai mempertanyakan ke pemerintah kota mengenai maraknya lapak kuliner di sejumlah wilayah. Bahkan dewan mempertanyakan apakah ada retribusinya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Muliati, mengatakan, sejak awal bulan januari ia sudah mempertanyakan hal tersebut ke pemerintah kota. Namun hingga saat ini, tidak kunjungan direspon.
“Kita sengaja mempertanyakan ini pemkot, sebab lapak kuliner semakin menjamur, sementara kita tidak menemukan laporan retribusi yang masuk ke pemkot. Apalagi, data yang kita minta juga tidak ada,” ungkapnya di DPRD Makassar, Rabu (19/2).
Legislator PPP ini-pun membeberkan bahwa lapak kuliner dibuat seperti kios-kios yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman dapat kita jumpai di beberapa wilayah seperti Kawasan Alauddin, Kawasan Hertasning, Perintis Kemerdekaan, Pengayoman dan titik lainhya.
“Coba adek lihat itu, lapak kuliner di lapangan Hertasning yang begitu ramai dikunjungi saat malam hari. Nah kita tanya itu bayar pajak dimana, mereka itu bilang di pemilik lahan saja, orang-orang disana. Kita tidak bisa menggenjot PAD karena teralu banyak kebocoran,” bebernya.
Sama seperti Muliati, Anggota DPRD Makassar, Yeni Rahman juga menyebut lapak kuliner yang ada di Jalan Aroepala Food City (AFC) di Jalan Aroepala. Meski tampakan dari luar hanya terlihat sebagai lapak biasa, namun pengunjung yang datang tidak pernah sepi. Bahkan sepanjang jalan kadang dibuat macet karena antrean kendaraan di ruas jalan yang terparkir di lokasi tersebut.
“Sudah setara restoran loh, ramai sekali. Bahkan telah merugikan pengguna jalan akibat macet Itu gimana pajaknya, ada tidak itu retribusinya ke pemerintah. Itu perlu dipertanyakan kontribusinya kepada Pemerintah,” tuturnya. (ita)
Dewan Pertanyakan Retribusi di Lapak Kuliner
