MAKASSAR, BKM–Sudah empat tahun lamanya, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia diresmikan oleh Presiden Jokowi. Tapi sampai hari ini, aktivitas di pelabuhan yang diklaim terbesar kedua di tanah air ini belum terlihat, bahkan seperti pelabuhan yang mati suri.
Setiap hari di dalam areal pelabuhan hanya menjadi lokasi pemancingan, tempat rekreasi hingga pacaran kaum muda-mudi. Soalnya, lokasi di dalam pelabuhan sangat besar dan sunyi.
Kemarin, Kamis (20/2), BKM mendatangi pelabuhan termewah di kawasan timur Indonesia ini. Lokasinya tepat berada di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.
Pelabuhan yang dibangun di lahan seluas 5,4 hektar cukup banyak yang tidak terurus. Padahal pelabuhan untia ini menelan anggarang yang tidak sedikit.
“Biasanya air disini cukup tenang. Hanya akhir akhir ini saja yang selalu hujan sehingga air laut cukup bergelombang, tapi disini tempat yang cukup baik untuk memancing ikan,” ungkap aziz pemancing di Pelabuhan Untia.
Bahkan sejak beberapa hari hujan menguyur wilayah pelabuhan, semakin kurang kapal bersandar. Meski ada beberapa kapal kecil yang diikat di pinggir dermaga.”Disini juga biasanya dipakai pacaran oleh anak-anak muda. Mereka datang hanya semata-mata memandang laut bersama kekasihnya. Saya juga tidak mau ganggu, tidak tahu dia bikin apa lagi,” tambah Aziz.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Sulkaf Latief, mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pendekatan dengan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar supaya kapal-kapal yang bersandar di sana bisa beralih ke Pelabuhan Untia.
Ia mengaku, masih banyaknya kapal yang tidak bersandar di Pelabuhan Untia, salah satunya karena Kantor Kesyahbandaran masih memberikan tempat bagi kapal untuk bersandar di sana. Padahal jika para kapal ini bersandar hanya di Pelabuhan Paotere, maka tentu tak akan muat.
Olehnya itu, ia meminta kepada Kantor Kesyahbandaran untuk tidak lagi memberikan tempat bagi kapal. Jika ada kapal yang ingin bersandar, maka langsung diarahkan ke Pelabuhan Untia.
“Kan kapal-kapal besar itu tidak muat di Paotere, akhirnya dia turun di Syahbandar. Itu yang sekarang kita dekati bahwa jangan diterima di situ. Kalau ndak bisa turun di Paotere, ya turun di Untia,” kata Sulkaf.
Diperkirakan ada 140 kapal yang tiap saatnya bersandar di Kantor Kesyahbandaran. Mereka semua adalah kapal perikanan yang seharusnya berlabuh di Pelabuhan Paotere. Dimana semua kapal di Pelabuhan Paotere, harusnya telah berpindah ke Pelabuhan Untia.
“Kami tidak ada target kapan mereka bisa pindah semua, makin cepat makin bagus. Syahbandar sudah bersedia untuk menyosialisasikannya. Itu memang targetnya yang harus pindah,” tambahnya.
Sementara soal kedangkalan Pelabuhan Untia, Sulkaf mengatakan, akan segera dikeruk. Namun Sulkaf belum mengetahui kapan pengerukan akan dilakukan.
Pasalnya, yang akan melakukan pengerukan adalah pihak swasta. Bukan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan.
Sulkaf menjelaskan, dulunya pernah ada pihak swasta yang akan melakukan pengerukan di pelabuhan baru ini. Pemerintah provinsi menggratiskan pengerukan karena pihak swasta yang dimaksud juga akan memanfaatkan hasil pengerukan itu.
Namun kini tanpa kabar. Sulkaf pun hanya mengatakan ia menunggu saja pihak swasta tersebut untuk mulai melakukan pengerukan.
“Pernah ada swasta ada yang mau keruk, tapi belum dilakukan sampe sekarang. Gratis, karena dia mau ambil hasil kerukannya. Tapi sampai sekarang belum melapor lagi. Padahal pelabuhan juga sudah bersedia, ndak tahu apa kendalanya,” ungkapnya.
Diketahui, Pelabuhan Untia berlokasi sangat strategis di Kawasan Industri Makassar (Kima) dan dekat dengan pelabuhan umum untuk ekspor. Karena itu, pengembangan Pelabuhan Untia diharapkan menjadi sentra produksi perikanan yang terhubung dengan pelabuhan perikanan lain di Sulawesi Selatan, yaitu Pelabuhan Perikanan (PP) Cempae, PP Maccinibajji, PP Kalibone, PP Potere, PP Beba, PP Labuang, PP Barombong, PP Boddia, PP Lonrae, PP Birea, PP Bentenge, PP Kajang, PP Tongke-tongke, dan PP Lappa. (nug)