MAKASSAR, BKM — Jalur perseorangan telah tertutup di kontestasi pemilihan wali kota (pilwali) Makassar. Yang tersisa kini jalur partai politik (parpol), dan cukup diminati belasan bakal calon wali kota dan wakil walikota
Hal tersebut lantaran masih banyaknya bakal calon yang menunggu rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP) parpol. Bahkan masih ada yang sementara mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper tes di partai tertentu, seperti Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Malahan, Partai Demokrat Makassar yang dipimpin Adi Rasyid Ali (ARA) belum menggelar uji kepatutan dan kelayakan dikarenakan lambat membuka pendaftaran dan penjaringan di Makassar.
Hingga kini baru tiga bakal calon yang telah mendapat surat tugas, yaitu Muhammad Ramdhan (Danny) Pomanto dari Partai Nasdem. Danny juga mendapat surat tugas dari Partai Golkar Sulsel.
Saat Danny menggelar acara musyawarah rakyat di Celebes Convention Center (CCC), Sabtu (22/2) sore, turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid (NH) dan Farouk M Betta atau ARU dari Makassar. Ada pula Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif, Ketua DPC Demokrat ARA, Ketua DPC PDIP Andi Suhada Sappaile dan Ketua DPC PPP Busranuddin Baso Tika.
Adapun Irman Yasin Limpo alias None juga telah menerima surat tugas dari Partai Amanat Nasional (PAN). Penyerahan surat tugas dilakukan Sekretaris DPW PAN Sulsel Jamaluddin Djafar.
Golkar Sulsel dan Makassar menginginkan agar Danny dapat menggandeng putra NH, yakni Andi Zunnun Halid sebagai calon wakil wali kota. Hal tersebut berdasarkan surat usulan Golkar Sulsel kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Informasi yang diterima koran ini, jika Danny mengabaikan Andi Zunnun, maka Golkar berpotensi menarik dukungannya. Politisi Golkar Makassr Rahman Pina yang dimintai tanggapannya meminta agar koran ini menghubungi Ketua Golkar Makassar ARU. Sementara Sekretaris Golkar Makassar Wahab Tahir yang juga dimintai komentarnya melalui pesan Whatsapp, hanya membalas dengan mengirim emoji tersenyum.
Juru bicara Danny, Makbul Halim yang dimintai tanggapannya soal ancaman Golkar untuk menarik dukungan, juga belum memberikan tanggapan berarti. Dirinya hanya berucap datar. “Mereka kan sebaiknya berkoalisi, karena tidak ada yang kursinya cukup untuk mengusung sendiri,” ujar politisi Golkar Sulsel ini, kemarin.
Kader Pilkada
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel memberikan penegasan bila calon wali kota wajib menggandeng kadernya jika ingin mendapat rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri.
“Jika ingin dapat rekomendasi PDIP, maka harus mengambil salah satu kader yang kami tawarkan untuk posisi wakil,” ujar Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudi Piter Goni (RPG) di ruang Fraksi PDIP DPRD Sulsel, Senin (24/2).
Menurut RPG, tidak ada pilihan lain bila ingin mendapat dukungan partai berlambang banteng gemuk ini di pilwali. “Jika tidak menggandeng kader, maka PDIP akan memilih calon lain, apakah itu, None, Appi atau deng Ical,” ujar RPG.
Legislator Makassar dua periode dan legislator Sulsel tiga periode ini, menyebut banyak kader partai berlambang banteng gemuk ini di Makassar. Mulai dari Andi Yagkin Padjalangi, dr Onasis, Alimuddin, Iqbal Arifin, hingga Risfayanti Muin.
“Tinggal memilih salah satu di antara para kader tersebut,” kata ketua badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini.
Ketika ditanya adanya wacana bakal calon wali kota yang akan menjadi karer PDIP, RPG menepisnya,. “Tidak ada kader pilkada. PDIP sudah belajar dan punya pengalaman soal kader pilkada,” tegasnya.
Di sejumlah daerah, PDIP juga tetap realistis, apakah mendorong kader atau tidak sama sekali. “Di Pangkep itu ada Rahmat Muhayyang. Di Barru ada dua nama kader. Siapa yang ambil Rahmat Muhayyang sama-samaki di pilbup,” tegas RPG yang kini tercatat sebagai sekretaris DPD empat periode. (rif)