Dua Bulan, Lima Kali Pejabat Pemprov Digeser

MAKASSAR, BKM — Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani melantik serta mengukuhkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II, dan pejabat administrator eselon III. Pelantikan berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Nomor 821.22/08/2020, Berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (26/2).
Dua pejabat pimpinan tinggi pratama yang dikukuhkan karena adanya perubahan nomenklatur. Masing-masing Aslam Patonangi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Muhammad Firda dari Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sedangkan lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yakni HM Ichsan Mustari dari kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Sulsel menjadi kepala Dinas Kesehatan. Prof Yusran Jusuf, dari dekan Fakultas Kehutanan Unhas menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).
Dr Asriady Sulaiman dari Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Bone menjadi kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Andi Mirna dari kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi ke kepala Biro Organisasi. Sari Pudjiastuti dari kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa menjadi kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Sementara, untuk empat pejabat administrator yang dilantik, yaitu Mukhlis dari pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjadi sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel. Sarbini dari sekretaris Diskominfo Sulsel menjadi sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Sulsel. Lubis dari sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Sulsel, serta Muanzir dari kepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura menjadi sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel.
Abdul Hayat Gani usai mengambil sumpah jabatan, mengatakan pengisian beberapa struktur jabatan yang masih lowong saat ini akan kembali diatur. “Akan diatur ulang karena banyak naik dari eselon tiga ke dua. Posisi yang kosong masih akan diatur ulang,” jelasnya.
Ia menyebutkan, saat ini ada empat jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah yang masih kosong. Yakni Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulsel, serta Dinas Perhubungan. Semuanya akan diisi oleh pelaksana tugas.
“Pelaksana tugas untuk empat pimpinan OPD yang masih kosong sudah ada penunjukkan,” ujarnya.
Rencananya, untuk beberapa posisi yang masih kosong akan segera dilakukan lelang jabatan.
Ditahun 2020 ini, pemerintah provinisi diketahui sudah beberapa kali melakukan mutasi atau melantik pejabatnya. Pada awal Januari lalu 12 pejabat eselon II dan tiga pejabat eselon II dilantik.
Pada waktu itu, pemprov juga melakukan perampingan OPD yang menyebabkan puluhan pejabat dinonjobkan. Sekitar 94 pejabat eselon III dan IV yang non job akibat perampingan OPD pemprov tersebut.
Selanjutnya, pada 2 Februari lalu, enam pejabat dilantik lagi. Mereka adalah Moh Hasan sebagai kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Andi Arwin Azis sebagai kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi.
Nama lainnya, yakni Ilham Andi Gazaling sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Fitriani sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Andi Parenrengi sebagai kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, pada 15 Februari lalu, empat pejabat eselon II dilantik diam-diam pada malam hari. Pelantikan tersebut diduga untuk menyelamatkan pejabat yang sudah akan berakhir masanya atau pensiun. Sementara sehari sebelum pelantikan kemarin, empat pejabat fungsional dilantik,
Setidaknya, dalam jangka waktu dua bulan, pemprov mengganti dan menggeser pejabat sebanyak lima kali. Padahal beberapa di antara pejabat tersebut baru saja ingin mendalami dan bekerja sesuai tupoksinya, namun harus pindah lagi lantaran adanya mutasi.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan, tidak akan segan mengganti pejabat OPD jika kinerja tidak baik dan efektif. Dengan lowongnya posisi kepala OPD, artinya akan ada kesempatan bagi pejabat lainnya untuk menempati posisi tersebut.
Sebagai kepala pemerintahan dirinya harus memastikan pejabat pemerintah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien.
“Sudah ada lagi ruang untuk teman-teman yang belum dapat ruang di jabatan. Minimal kan sekretarisnya nanti naik atau siapa aja, tapi kita harap sekertaris bisa dipromosikan supaya jabatan sekretaris bisa diisi lagi,” pungkasnya. (nug)