MAKALE, BKM — Wakil Ketua DPRD Tana Toraja Yohanis Lintin Paembongan, memimpin paripurna DPRD tentang Laporan Pansus DPRD Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia, tahun 2016-2018, Jumat (28/2). Laporan disampaikan Ketua Pansus Nico P Magera. Wabup Victor Datuan Batara, sebagai ketua tim pengawasan dan tindak lanjut, turut hadir bersama pimpinan OPD lainnya.
Usai paripurna Nico Mangrea menjelaskan, kebijakan Pemkab seperti mutasi didasari kompetensi dan keahlian termasuk tender proyek dalam tiga tahun terakhir menjadi temuan BPK.
Demikian pula kendaraan dinas (Randis) juga jadi sorotan BPK karena pejabat yang pindah tugas ikut serta membawa randis.
Dewan juga menyoroti penunjukan PPK, bendahara, dan konsultan perencana, pimpinan OPD jangan asal tunjuk tapi tetap harus memperhatikan kemampuan.
Sesuai dengan Tupoksinya jelas Nimar, Wabup melakukan pengawasan dan memberi perhatian khusus aset daerah dibawah nauangan Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah (BPKAD). Sebab tidak tertibnya adminstrasi dan pengelolaan aset menjadi penyebab utama Tana Toraja tidak mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
”Rekomendasi Pansus hendaknya menjadi perhatian serius dari Pemkab. Sebab hadirnya bandara mendorong OPD Dinas Pariwisata lebih kreatif melakukan terobosan dan kreasi wujudkan Tana Toraja Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Nasional (KSPPN),” ujar Yan Anggong. (gus/C)