BRT akan Diganti Sutri Nama-Indobus

MAKASSAR, BKM–Setelah sekitar lima tahun beroperasi sebagai layanan transportasi massal, Trans Mamminasata atau bus rapid transit (BRT) akan disetop di Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menggantinya dengan Sutri Nama – Indobus.
Halte-halte Trans Mamminasata yang kini rusak pun sementara dikaji untuk pemanfaatan Sutri Nama – Indobus.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Arafah Palu, mengatakan, jika Sutri Nama – Indobus adalah program dari Pemerintah Swiss terkait angkutan massal di Indonesia. Program ini yang dikatakan Arafah akan dikombain dengan pemerintah pusat untuk diterapkan di tujuh kota di Indonesia.
Kebetulan, Makassar menjadi salah satu tujuh kota yang dimaksud. Sehingga pengaplikasian Sutri Nama – Indobus akan segera beroprasi di Makassar.
Sutri Nama – Indobus dikatakan Arafah rencananya akan beroprasi di Makassar 2021 mendatang. Perencanaan sementara, bus yang akan digunakan adalah bus hibah dari kementerian perhubungan yang tiba di Makassar beberapa waktu lalu.
Koridor utama layanan transportasi massal ini rencananya dari simpang lima bandara. Kemudian akan bergerak menuju Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, hingga Rumah Sakit Siloam Makassar.
Selain koridor utama, akan ada juga jalur sepanjang Jalan AP Pettarani, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Sultan Alauddin.
“Sementara dikaji itu semua, terutama yang di Alauddin. Pertemuannya nanti ini di Pettarani fly over,” ucapnya.
Transportasi massal ini ditambahkan Arafah akan tersupport dengan angkutan Petepete yang ada sekarang. Mereka nantinya akan saling terintegrasi.
“Nanti kita berharap, ada konsorsium terkait dengan supporting angkutan pete-pete yang ada sekarang. Itu terintegrasi semua,” tambah Arafah.
Sementara untuk halte Trans Mamminasata yang saat ini ada dan sudah mulai rusak, akan dilakukan kajian, mana halte yang saat ini bisa termanfaatkan nanti dengan jalur utama.
“Selanjutnya kita akan memikirkan pemanfaatan halte-halte kita yang ada sekarang. Akan dilakukan kajian pemanfaatan halte itu, sinkronisasi dengan kajian yang dilalukan konsultan dari pemerintah Swiss. Sekarang sudah berlangsung kajiannya,” jelas Arafah.
Arafah menambahkan, anggaran untuk pengadaan transportasi massal ini semuanya dari pemerintah pusat. Pihaknya dikatakan Arafah hanya membantu pemanfaatan BRT yang ada selama ini.
Terpisah, Manager Usaha Perum Damri Kota Makassar, Misran membenarkan jika BRT tak beroperasi. Ia mengakui,beberapa kali mengusulkan ke pemerintah untuk menganggarkan biaya operasional bus BRT Mamminasata untuk bisa brjalan efektif di kota Makassar, tidak kunjung mendapat respon dari pemerintah, bahkan ada kesan tidak lagi memperdulikan nasib bus yang ada di Perum Damri.
“Betul kita ini seolah-olah (sama PD Terminal). Mungkin kita ini lupa dianggarkan padahal untuk transportasi yang ada di Makassar ini kan sangat dibutuhkan. Tapi dukungan dari pemerintah juga ke kami kayaknya menyepelekan itu, kami itu sudah masukkan sejak 2015, kita masukkan usulan (anggaran). Kami juga dijanji akan dianggarkan, tapi sampai sekarang belum ada, biaya perawatnnya saja bus kita setengah mati. Subsidi silang yang selama ini menutupi operasional kita, kalau tidak sudah lama itu hancur ini,” ungkapnya di Kantor Perum Damri, Daya, kemarin.
Meminimalisir beban biaya ongkos pegawai dan biaya perawatan bus, kini manajemen Perum Damri memutuskan tidak mengoperasionalkan sementara waktu seluruh BRT yang ada.”Semua BRT kita hentikan operasionalnya, karena pengerjaan tol layang di Petta Rani. Karena hampir seluruh jalur BRT disitu, kami juga menunggu bantuan subsidi,” bebernya.
Adapun kalkulasi biaya operasional bus sangat tinggi. “Biaya solarnya saja setiap harinya Rp600 ribu untuk satu unit bus, belum gajinya sopir perbulan itu semua kami pikirkan,” ujarnya.
Mengenai halte yang rusak, Perum Damri berdalih itu bukan salah satu urusannya. Apalagi penumpang BRT malas menunggu di halte yang sudah disediakan.(ita-nug)