MAKASSAR, BKM — Di tengah pandemi covid-19 yang berlangsung saat ini, masyarakat Kota Makassar cukup merasakan dampaknya. Imbauan untuk berada di rumah sebagai bagian dari penerapan social dan phisical distancing, telah membawa pengaruh besar terhadap aktivitas mereka.
Dari segi ekonomi, pendapatan masyarakat semakin menurun. Sementara kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tak bisa dielakkan. Termasuk air besih.
Karena itu, DPRD Kota Makassar mendorong pemkot dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum untuk mengambil kebijakan mengurangi pembayaran rekening pelanggannya. Bahkan jika perlu, membebaskan pembayaran air PDAM bagi warga kurang mampu, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo berjanji untuk segera mengomunikasikan hal tersebut dengan penjabat wali kota Makassar dan direktur PDAM. Alasannya, di tengah pandemi saat ini warga sangat membutuhkan bantuan. Sekaligus sebagai upaya untuk meringankan warga kurang mampu yang perekonomiannya terdampak covid-19.
“Kita akan bicarakan itu dulu dengan pj wali kota dan direktur PDAM. Melihat kondisi saat ini memang semua butuh itu. Usulan ini bisa dipertimbangkan bersama pejabat pemerintah. Dampak paling besar memang dirasakan oleh warga kita yang kurang mampu,” jelas Rudianto Lallo, Rabu (8/4).
Untuk lebih jauh usulan keringanan pembayaran PDAM, lanjut Rudianto, dewan akan meminta pertimbangan mengenai teknis dan besaran pengurangannya.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, William menilai usulan pengurangan pembayaran rekening PDAM sah-sah saja dilakukan. Kbijakan tersebut menyesuaikan perkembangan pandemi covid-19 dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
PDAM dan pj wali kota bisa menyepakati hal itu, dengan solusi mengurangi setoran bagi hasil laba yang disetorkan ke kas daerah. Besaran dan nominalnya disesuaikan dengan pembebasan tagihan rekening air bersih bagi pelanggan rumah tangga.
“Bagus lagi kalau ada keringanan itu. Tapi kan ini setiap tahun PDAM juga memiliki kewajiban menyetorkan bagi hasil laba ke kas daerah. Ini yang perlu dibicarakan bagaimana itu. Tapi saya pikir kalau kita lihat kondisi sekarang, masak pemerintah tidak bisa ambil kebijkan itu demi masyarakatnya,” tandas William.
Kuota Internet Gratis
Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel merencanakan ada program kuota internet gratis. Ini untuk mendukung kebijakan belajar dari rumah.
Pelaksana Tugas Kadisdik Sulsel, Basri mengatakan saat ini memang proses belajar mengajar bertumpu ke sistem daring atau online. Apalagi masa belajar dari rumah diperpanjang mengingat pandemi covid-19 masih berlangsung. Hal itu belum memungkinkan belangsungnya proses belajar normal.
“Jadi kita sementara jajaki. Mudah-mudahan bisa juga kita ada program kuota internet gratis. Ini terutama dikhususkan untuk siswa kurang mampu,” ungkapnya.
Apalagi, kata Basri, kondisi ini memang sudah mulai dikeluhkan, terutama siswa yang kurang mampu. Mereka mesti mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli kuota internet. Sehingga program kuota gratis jadi opsi.
“Ini juga usulan dari bawah. Kampus-kampus juga kan terapkan begitu. Sistem kuota gratis. Kita kaji ini bagaimana skemanya nanti,” bebernya.
Selain sistem daring, pihaknya juga bekerja sama dengan RRI untuk pembelajaran non tatap muka. Ini terutama diakses bagi daerah yang kesulitan jaringan internet. Jadi bisa belajar lewat radio.
“Jadi banyak skema dilakukan agar pembelajaran tetap jalan. Siswa tidak rlibur, namun dipindahkan kelasnya di rumah,” tuturnya.
Sekretaris Disdik Sulsel, Hery Sumiharto menambahkan kondisi saat ini juga memaksa para guru sebenarnya untuk bisa kreatif. Mereka mesti mencari pola pembelajaran yang berbasis IT.
“Ini semacam media baik juga bagi guru untuk keluar dari pakem pembelajaran selama ini. Bila selama ini tatap muka, mereka harus bisa menemukan pola belajar mengajar baru. Mencari materi berbasis daring. Saya kira ini tantangan juga,” tukasnya. (ita-rhm)