MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah kini memimpin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Hal ini membuat struktur gugus tugas di daerah ini kembali berubah untuk yang ketiga kalinya.
Yang pertama kali, gugus tugas dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Ni’mal Lahamang. Kemudian terjadi perubahan, dan dipimpin Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka.
Gugus tugas terbaru yang diketuai Nurdin Abdullah tertuang dalam SK Gubernur Sulsel Nomor: 954/III/Tahun 2020. Perubahan ini berdasarkan arahan dari Mendagri, di mana kepala daerah bertindak selaku ketua gugus tugas.
Nurdin Abdullah kemudian menjelaskan perubahan yang terjadi. Untuk struktur pertama yang diketuai kepala BPBD Sulsel, disesuaikan dengan struktur gugus tugas di pusat.
“Pertama itu, karena kita melihat bahwa di pusat ketua gugus tugasnya adalah kepala BNPB. Agar jalur komunikasinya bisa lebih baik, maka kita tunjuklah kepala BPBD sebagai ketua.Wakil ketuanya adalah kepala Dinas Kesehatan,” kata Nurdin, kemarin.
Tetapi pada waktu pelaksanaan berjalan, ternyata kedua pimpinan OPD tersebut mendapatkan masalah kesehatan. “Kepala Dinas Kesehatan positif (covid-19) dan kepala BPBDnya juga sakit. Tapi tidak positif,” terangnya.
Selanjutnya, gubernur bersama Forkopimda melakukan pertemuan mengevaluasi kerja gugus tugas. Akhirnya disepakati bahwa Pangdam XIV/Hasanuddin sebagai ketua gugus tugas.
Tim ini kemudian melakukan kerja cepat, membentuk struktur baru. Termasuk memindahkan posko gugus dari Baruga Pattingaloang Rujab Gubernur, ke Balai Prajurit M Yusuf.
“Sistem dibuat, alur tugas jelas. Dibuat siapa mengerjakan apa, langsung bekerja. Luar biasa. Sementara ini berjalan dengan baik. Kita mendapat lagi surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa gugus tugas itu dipimpin langsung oleh gubernur, wakil ketua pangdam atau danrem,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekarang ini sistem sudah terbangun dengan baik dan sudah bekerja. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah struktur dan gubernur sebagai ketua.
Salah satu masalah penanganan covid-19 di Indonesia, termasuk di Sulsel adalah kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Akibatnya, para tenaga medis ini banyak yang terpapar akibat menangani pasien covid-19.
Pemprov Sulsel tengah berupaya menambah APD untuk para tenaga medis. Anggaran total hingga Rp500 miliar siap dikucurkan untuk penanganan covid-19, termasuk pengadaan APD.
Menurut Nurdin, dalam waktu dekat APD tambahan akan tiba di Sulsel untuk kemudian didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang ada. Totalnya sebanyak 200.000 masker dan 2.500 APD.
“Insyallah berapa hari ke depan kita ada satu kontaimer APD yang akan datang. Ada 200.000 masker dan ada 2.500 APD, kacamata lengkap semua. Setelah tiba langsung kita distribusi,” kata Nurdin dalam telekonferensi, Selasa (7/4).
Bukan hanya APD dari pemerintah, namun ada juga dari bantuan para donator yang akan didistribusikan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel. Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Sulsel yang membutuhkan APD dapat menghubungi call center dari satuan gugus tugas tersebut.Seluruh alokasi penanganan covid-19 sentral menjadi kewenangan BPBD Sulsel.
“Semua sentral kepada BPBD. Bahwa semuanya kita alokasikan kepada BPBD, saya cek tadi pagi, belum sampai Rp 10miliar digunakan. Itu termasuk kemarin menangani pembubaran, termasuk ijtima ulama,” sebutnya.
Terkait dengan anggaran, akan ditata dengan baik dan secara efisien. Pengelolaannya pun harus dengan cermat. Sebab dengan kondisi yang ada, kondisi keuangan tidak dapat dipastikan. Sehingga peranan donatur dalam penanganan covid-19 ini juga sangat penting.
“Jika ada yang bisa membantu APD, kita tidak perlu beli, sehingga anggaran kita ini betul-betul digunakan secara maksimal untuk penanganan covid. Kalau ada peralatan kita, kenapa harus beli. Kita pergunakan semua hal yang kita miliki,” ucapnya.
Stok Beras Aman
Gubernur juga memastikan stok beras aman untuk Sulsel. Yang perlu diantisipasi adalah kebutuhan gula, terutama jelang ramadan dan lebaran.
Sebelumnya, Nurdin mengambil langkah memilih fokus mengatasi episentrum penyebaran covid-19 di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Maros. Meskipun ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Langkah ini guna menjaga berbagai daerah lain yang banyak memproduksi beras, untuk tetap bisa mendistribusikannya ke daerah lain.
“Kalau memang belum ada yang positif, ODP pun masih nol, PDP pun masih sangat minim, ini aktivitas bisa kita lakukan. Tidak ada masalah,” kata Nurdin.
Termasuk kegiatan masyarakat di bidang pertanian, seperti menggarap sawah saat ini yang sudah memasuki masa tanam.
“Ya ini, termasuk misalnya menggarap sawah karena ini sekarang sedang musim tanam,” sebutnya.
Kondisi di Sulsel, dikatakannya sangat berbeda dengan Jakarta. Menurut Nurdin, Jakarta sebagai kota jasa, kalau Sulawesi Selatan sebagai penyangga pangan nasional.
“Bukan hanya covid, tetapi ini masalah pangan. Jangan dianggap enteng. Sulawesi Selatan ini mensuplai 27 provinsi di Indonesia. Itu baru beras. Jadi banyak yang bertumpu kepada Sulawesi Selatan,” imbuhnya.
Jika beras sudah aman, saat ini untuk kebutuhan gula pasir masih diupayakan. Menurut Nurdin, pasokan gula sesegera mungkin akan tiba di Sulsel, memenuhi kekurangan selama ini.
“Tinggal gula, yang lain itu aman untuk Sulawesi Selatan. Gula ini juga akan tiba 1.000 ton. Sehingga kebutuhan kita menghadapi ramadan, Insyaallah bisa kita penuhi. Beras kita tiga bulan ke depan masih sangat cukup,” jelasnya.
Nurdin berharap, pandemi ini akan segera berakhir, sehingga ekonomi bisa kembali berjalan dengan baik. Terkait stok pangan yang ada, pemerintah dikatakamnya terus melakukan pemantauan pasar.
“Saya kira tidak usah khawatir. Pertama kita terus memantau pasar, memantau stok kita. Mudah-mudahan tidak ada masalah sampai pada lebaran nanti dan di bulan suci ramadan ini. Harapan kita, virus corona ini bisa teratasi dengan baik, dengan cepat,” imbuhnya. (nug)