Site icon Berita Kota Makassar

Dewan Desak Pemkot Cairkan Insentif RT/RW

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar mendorong pemerintah kota untuk mencairkan intensif untuk ketua RT/RW yang ada di Makassar. Pasalnya, mereka banyak bekerja di tengah wabah covid-19 yang belum juga bisa tertangani di Kota Makassar.
Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, membenarkan jika pihaknya mendesak Pemkot Makassar untuk segera mencairkan dana insentif para ketua RT/RW. Pasalnya, tambahan penghasilan tersebut amat sangat dibutuhkan selama ini. Mereka juga merupakan garda terdepan dalam penanganan wabah covid-19.
Apalagi, tambah Muchlis, peran RT/RW dalam membantu pemerintah mencegah penyebaran virus yang telah menjangkiti hampir ratusan warga Makassar sangatlah penting.”Kami mendesak pemkot untuk mencairkan Rp1 juta setiap RT/RW. Mereka telah banyak membantu pemerintah dalam memerangi virus corona. Hal itu menjadi salah satu ukuran atau indikator,” ungkapnya, Senin (13/4).
Karena pandemi covid-19 ini lanjut Legislatpr Fraksi Hanura ini, menyebabkan roda perekonomian tidak berjalan, banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, tidak terlecuali RT/RW yang banyak diantara mereka mengandalkan insentif dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara gaji mereka sudah tiga bulan lebih belum kunjung diberikan.
“Terhitung sejak Januari hingga Maret, dan ini sudah masuk bulan April, Pemkot belum cairkan. Tidak manusiawi juga, karena mereka itu dituntut warganya kerja dan bantu-bantu warga, sedangkan intensifnya mereka tidak diberikan bagaimana mereka mau kerja maksimal,” bebernya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Makassar, Azwar ST. Menurutnya, para ketua RT/RW sangat rentan tertular virus corona, sebab mereka tidak henti-henti turun ke masyarakat melakukan sosialisasi agar warganya mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Termasuk imbauan menjaga jarak dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membuat orang berkerumung.
“Kasiahan mereka ini, kerja mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah, padahal ini sangat berisiko bagi mereka, hak mereka tidak dberikan ini tidak betul menurut kami,”tuturnya.(ita)

Exit mobile version