Musrenbang Sulsel Digelar secara Daring

MAKASSAR, BKM — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021 digelar secara daring atau dalam jaringan (online). Langkah ini ditempuh sebagai upaya mencegah penularan covid-19.
Pembahasan pembangunan untuk Pemprov Sulsel diikuti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Gubernur Sulsel, anggota DPR dan DPD RI, ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Sulsel, anggota Forkopimda Sulsel, sekprov Sulsel, bupati dan wali Kota se-Sulsel, ketua DPRD se-Sulsel, Forkopimda se-Sulsel, rektor universitas negeri dan swasta se-Sulsel.
Gubernur HM Nurdin Abdullah mengatakan, meskipun musrenbang dilaksanakan secara online karena pendemi covid-19, namun diharapkan tidak mengurangi substansinya. Dalam hal ini, sinkronisasi penyelarasan perencanaan pengadaan pada level pemerintah pusat sampai pada pemerintah kabupaten kota, dan penajaman rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2021.
“Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada para pimpinan dan anggota DPRD Sulsel dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, atas segala dukungan, kontribusi dan segala sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulsel,” kata Nurdin Abdullah saat musrenbang virtual, Senin (20/4).
Dalam kesempatan tersebut, Nurdin menyampaikan capaian program keuangan daerah akhir tahun anggaran 2019, dan capaian kinerja utama pembangunan Sulsel tahun 2019.
Adapun capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulsel tahun 2019 sebesar Rp9,57 triliun lebih, atau 96,48 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9,92 triliun.
Menurutnya, pendapatan daerah tersebut bersumber dari komponen penerimaan pendanaan pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk realisasi pendapatan daerah dapat dicapai sebesar Rp4,14 triliun lebih atau 99,27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,16 triliun.
Sedangkan realisasi belanja daerah akhir tahun 2019 sebesar Rp9,54 triliun lebih, atau 96,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp99,92 triliun lebih. (nug)