MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Makassar 2019-2020, menekankan sejumlah anggaran untuk bantuan ke warga.
Seperti pasokan air di beberapa kecamatan yang jarang dialiri dan dinikmati oleh warga, penyediaan masker untuk masyarakat yang masih belum memilik alat pelindung diri.
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengatakan, dalam LKPJ Wali Kota Makassar, dewan mengajak masyarakat Makassar mendukung penerapan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah kota. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 dan turut mengawasi penyaluran sembako buat masyarakat terkena dampak covid 19 yang nilainya Rp450 miliar.
“Memang dalam LKPJ ini kita lebih menekankan soal persediaan untuk warga selama PSBB nanti. Apalagi dalam anggaran saat ini besar untuk penanggulangan wabah ini. Jadi kita mita pak wali juga mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran dan warga juga bisa aman dalam menerapan PSBB,” Ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Senin (20/4).
Begitupun yang dikatakan anggota Komisi A DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad. Ia meminta ke Pj Wali Kota Makassar untuk memperhatikan pasukan air di wilayah yang kurang asupan air.”Tolong kasian itu warga yng kekurangan air diperhatikan pak wali. Begitu juga pada saat penerapan PSBB disetiap pos pengawasan selalu tersedia masker untuk masyarakat yang masih belum memilik APD,” bebernya.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb, menjelaskan, bahwa berdasarkan data resmi Badan Statistik Kota Makassar tingkat ketimpangan penduduk kota Makassar yang diukur melalui gini rasio pada tahun 2019 sebesar 0,396, atau terjadi kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar 0,383.
Dirinya menambahkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah kota Makassar tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.
“Proyeksi pendapatan sebesar Rp4.055 triliun dengan realisasi sebesar Rp3,664 triliun lebih. Pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) ditarget sebesar Rp1,624 triliun dengan realisasi sebesar Rp1, 302 triliun lebih,” ujarnya.(ita)