MAKASSAR, BKM — Selasa (14/4) adalah hari pertama ujicoba penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar. Tahapan ini berlangsung selama tiga hari, hingga Kamis (23/4) besok.
Selanjutnya, pada Jumat (24/4) penerapan PSBB mulai dilaksanakan hingga dua pekan ke depan. Kemungkinannya bisa saja diperpanjang jika memang dibutuhkan.
Di hari pertama tahap uji coba, kemarin Pemkot Makassar juga mulai membagikan sembako kepada warga berdampak covid-19. Secara simbolis, Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membagikan langsung ke sejumlah warga di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini.
Didampingi Komandan Kodim 1408/BS Makassar Kol (Inf) Andriyanto, Iqbal membagikan sembako tersebut secara door todoor. Mereka yang mendapat sembako, yakni warga tidak mampu seperti pemulung, pengamen dan juga masyarakat yang dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.
“Saat ini bersama dandim, beberapa paket sembako kami berikan ke masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Selain itu, juga ada pemberian masker bagi warga juga kami lakukan,” kata Iqbal.
Khusus di Kelurahan Ballaparang, sebanyak 130 paket sembako dibagikan secara acak. Sontak hal itu menuai protes dari beberapa warga yang tidak mendapat jatah sembako.
“Bagaimana mau suruh kita tinggal di rumah, tapi pembagian sembakonya saja sudah tidak merata,” protes Rukaya, seorang warga Ballaparang.
Saat dikonfirmasi, Lurah Balaparang Afif Azdy pun mengaku kelurahannya mendapat jatah sembako tidak sesuai dengan permintaan.
“Bukan tidak tercover semua. Cuma mungkin waktu yang belum bersamaan keluar bantuannya. Saya kurang tahu berapa tahap ini pembagian, karena Dinas Sosial yang mengatur semuanya. Kita sebelumnya itu usulkan 600-an lebih paket sembako. Tapi yang didistribusikan ke sini baru 130 paket,” jelas Afif.
Ia juga menjelaskan, jika warga yang menerima sembako kali ini adalah mereka yang terdampak covid-19, bukan penerima bantuan PKH.
Usai membagikan sembako, Dandim Kol (Inf) Andriyanto mengatakan upaya Pemkot Makassar dalam penanganan virus corona ini sudah efektif. Meski begitu, imbauan kepada masyarakat harus selalu diberikan.
“Pembagian sembako seperti ini tentu sangat membantu warga yang terdampak. Pemkot Makassar sigap dan segera bertindak, namun perlu lebih digiatkan lagi sosialisasi ke masyarakat untuk mengikuti protokol covid-19 agar pelaksanaan PSBB yang akan diterapkan di Kota Makassar bisa berjalan efektif,” jelasnya.
Pemkot Makassar melalui Dinas Sosial menyiapkan sekitar 60 ribu paket sembako yang akan dibagikan ke masing-masing kepala keluarga yang terdata dan masuk dalam golongan penerima. Isi paket tersebut yakni beras 10 kilogram, mie instan satu dos, gula pasir, minyak goreng, susu kaleng, sarden, sabun mandi, sabun cuci pakaian, pasta gigi, dan sabun cuci piring.
Penyaluran BLT
Setelah bantuan sembako, Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali memberikan bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak virus corona berupa bantuan langsung tunai (BLT). Untuk Sulawesi Selatan, kuota penerima berjumlah 375 ribu kartu kaluarga (KK).
Kepala Dinas Sosial Sulsel Agustinus Appang, mengatakan untuk bantuan ini ditangani langsung oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial di kabupaten/kota. Dinsos provinsi tidak terlibat dalam penyalurannya.
“375 ribu KK penerima itu ditentukan langsung oleh kabupaten/kota, siapa yang berhak untuk mendapatkan. Mungkin nanti akan disalurkan ke rekening masing-masing penerima atau pemda,” ucap Agustinus, kemarin.
Berdasarkan informasi dari Kemensos, setiap penerima mendapatkan Rp600 ribu tiap bulannya. Bansos ini akan diberikan selama tiga bulan, hingga pandemi corona mereda. Mereka yang menerima bantuan ini merupakan masyarakat miskin yang bukan penerima bantuan sosial lainnya, seperti PKH, sembako, dan lainnya.
“Itu berdasarkan pengajuan dari pemkab. Yang pertama memang orang yang berkekurangan atau miskin, terdampak covid, dan tidak menerima bantuan sebelumnya,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, banyak masyarakat yang gagal paham dengan bansos untuk covid ini. Kata dia, antara bantuan sembako dan BLT berbeda. Bantuan sembako berupa kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, mie instan, minyak dan beberapa jenis lainnya.
“Bantuan sembako ini bukan bernilai Rp600 ribu, sebagaimana informasi yang mungkin disalahpahami masyarakat,” terangnya.
Dijelaskan Juliari, BLT menyasar keluarga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional), baik program keluarga harapan (PKH) maupun program sembako.
“Selanjutnya kabupaten/kota melakukan usulan calon penerima bansos tunai kepada Kemensos melalui persetujuan bupati/wali kota dan diketahui gubernur,” ujarnya.
Bantuan sembako telah disalurkan oleh Dinsos Provinsi ke kabupaten/kota di Sulsel. Sebanyak 140 ribu orang dari 36 ribu kepala keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut. (rhm-nug)