MUNCULNYA keluhan dan protes masyarakat terkait tidak meratanya pembagian sembako yang dilakukan Pemkot Makassar di tengah wabah covid-19, mendapat perhatian anggota dewan. Selain itu, wakil rakyat Makassar ini juga menyoroti alokasi anggaran pengadaan paket bantuan sebesar Rp620 ribu. Mereka memiliki kekhawatiran adanya ‘permainan’ oknum pemerintah dan distributor.
Syamsuddin Raga, anggota komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, mencurigai ada oknum pemerintah dan distributor mempermainkan harga paket bantuan tersebut sebelum disalurkan. Caranya, dengan mengurangi jumlah pasokan ke tiap paket yang akan dibagikan.
“Belanja itu bisa di-up harganya. Biasanya antara 10 hingga 15 persen. Melibatkan oknum distributor dan pembeli. Ke mana itu uang,” terang Syamsuddin Raga, Rabu (22/4).
Menurut Syamsuddin, potensi terjadinya korupsi ada pada pengadaan barang bantuan. Sebab pemberiannya dilakukan bukan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan kebutuhan pokok atau sembako.
“Kalau uang kan jelas nominalnya. Kalau barang, memang rentan. Karena harga jual dan belinya bisa dimainkan. Begitu pun per paketnya mereka bisa atur. Tinggal sesuaikan saja dengan kuitansi pembelian,” ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, bantuan paket sembako yang disalurkan ke masyarakat, biaya yang dialokasikan sebesar Rp620 ribu per paketnya. Di dalamnya sudah termasuk pembelian sembako, biaya packing, hingga pengawalan. Dana tersebut diperoleh dari biaya tak terduga (BTT) di sekretariat Pemkot Makassar sebesar Rp30 miliar, dan anggaran Silpa tahun 2019 sebesar Rp147 miliar.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar Nunung Dasniar, sangat menyayangkan bahwa hingga saat ini dewan belum memiliki data lengkap terkait perusahaan yang telah menyumbang dana CSR (corporate social responsibility) untuk penanganan covid-19 ke pemerintah.
“Kalau nama perusahaannya sudah ada. Cuma laporan detail tidak dibuka secara transparan. Misal nominalnya perusahaan A, B dan C berapa. Ini yang kita tidak tahu,” jelasnya.
Transparansi tersebut, menurut Nunung, amat penting agar masyarakat tahu kenapa bantuannya terbatas, karena nominalnya juga sedikit. ”Kalau begitu kan enak. Tapi kalau begini, akan menimbulkan banyak dugaan adanya permainan. Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan yang dialokasikan dari APBD,” tandasnya.
Data Anggaran Refocusing
DPRD Kota Makassar juga menagih data revisi refocusing atau penggunaan anggaran senilai Rp443 miliar untuk penanganan covid-19. Dewan mendesak agar data tersebut disetor pekan depan. Langkah tersebut dilakukan, karena saat ini muncul keresahan bila anggaran tersebut rawan untuk dimanipulasi.
Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin NH, menegaskan bahwa angaran untuk penanganan wabah covid-19 memang harus lebih transparan. Olehnya itu, ia meminta Pemkot Makassar segera menyerahkan data revisi refocusing anggaran senilai Rp443 miliar untuk penanganan covid-19 ke anggota dewan untuk ditinjau dan dievaluasi. Sebab besaran anggaran tersebut baru diketahui dewan saat rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Makassar 2019-2020.
“Karena kita tahu usulannya itu bisa lebih. Kemarin diberi tahu ternyata besaran anggaran Rp443 miliar. Makanya kita minta data refocusingnya seperti apa di lapangan, berapa besaran yang dikeluarkan. Ini harus terbuka semua,” imbuhnya.
Legislator Fraksi Golkar ini menegaskan, dewan akan memberikan waktu satu minggu untuk penyerahan data tersebut ke dewan. “Yang jelas ini terbuka. Makanya, kita mau laporan itu pekan depan. Karena kita juga mau tahu penggunaan anggaran. Apa saja dibelanjakan dan untuk berapa orang,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Andi Pahlevi, anggota dewan lainnya. Ia mengigatkan agar anggaran yang dialokasikan jangan sampai disalahgunakan. Apalagi dimanipulasi oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
“DPRD harus mengetahui dari dinas mana saja alokasi anggaran tersebut. Kita tidak masalah kalau anggaran ini tepat sasaran. Makanya, datanya juga perlu dewan tahu,” ujarnya.
Ia berharap anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Sebab banyak muncul warga miskin baru, ribuan pekerja dirumahkan dan di-PHK. (ita)