MAKASSAR, BKM – Tim Dokter Satgas Covid-19 Unhas dr Idrianti Idrus, mengatakan penerapan PSBB seharusnya ditaati oleh masyarakat Kota Makassar. Apalagi wilayah ini sudah masuk darurat kesehatan penanganan covid-19.
Belum lagi korban tiap hari terus bertambah. Sementara imbauan pemerintah diabaikan. Mereka yang tak patuh menjadi orang yang memperpanjang rantai penularan covid-19.
“Saya merasa masih banyak masyarakat kita keras kepala dan bermasa bodoh. Masih banyak yang pergi balapan liar. Keliling naik motor saat sahur. Belum lagi yang tarawih berjamaah di masjid. Kalau masyarakat masih begini, maka kalian akan mengambil peran dalam memperbanyak rantai penularan,” ungkap dr Idrianti, Minggu (26/4).
“Saya bisa katakan, sifat seperti ini mungkin saja akan memperbanyak kematian orang di sekitar kita. Tentu ini akan memperpanjang masa penerapan PSBB dan ekonomi tidak akan pulih,” tambahnya.
Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin Prof Sukri Palutturi, menegaskan bahwa penerapan PSBB di Makassar sangat penting. Utamanya jika dilihat dari sudut pandang dunia kesehatan.
Namun, penerapan kebijakan ini tidak bisa efektif tanpa ada keterlibatan seluruh komponen, baik pemerintah, aparat, petugas, dan masyarakat secara umum.
“Tidak bisa jika semua masih bersikap seperti sekarang. Masih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan banyak orang. PSBB ini memang penting untuk kesehatan. Tapi jika semua pihak tidak mengambil perannya masing-masing, maka sama saja. Kondisi seperti ini akan berlanjut terus,” tandasnya.
Dari tiga hari pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, kata Prof Sukri, seharusnya sudah ada evaluasi. Bila perlu evaluasi tersebut dilakukan setiap hari. Dari situ bisa diketahui dari segi mana penerapan yang tidak efektif.
Guru Besar Kebijakan Kesehatan Unhas ini mendorong pemangku kepentingan untuk proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan setiap harinya melalui Dinas Kesehatan, gugus tugas, gubernur serta wali kota Makassar. Juga mencari tahu apa penyebab penerapan PSBB ini tidak sesuai di lapangan, dan kenapa masih banyak kebijakan dan aturan yang saling bertentangan.
“Ini memang masalah kesehatan, tapi imbasnya pada semua aspek. Nah, pemerintah saya pikir harus mengkaji lagi aturan mana dan kebijakan apa sehingga belum optimal pelaksanaannya. Penerapan PSBB kuncinya adalah ketegasan. Sekali lagi saya katakan tegas, rantai ini tidak bisa putus kalau kita tidak tegas, konsisten dan mau berubah,” tandasnya.
Harus Ditegasi
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Ramli AT, mengatakan penerapan PSBB selama tiga hari ini sudah terlihat jelas ketika masih uji coba berlangsung. Masyarakat masih banyak yang mengabaikan dan tidak mengindahkan. Hal itu membuktikan skala pemikiran sosial masyarakat kita tidak disiplin dalam menaati aturan pemerintah.
“Ini memang sulit. Penerapan PSBB sudah dilaksanakan secara disiplin oleh pemerintah bersama aparat. Tidak apa-apa jika mereka bertindak tegas ke masyarakat yang istilahnya ‘ngeyel’ demi kepentingan orang banyak. Kalau mereka ditegasi lama-lama juga akan mengerti. Masyarakat kita butuh didisiplinkan,” ujar Dr Ramli, kemarin.
Apalagi, lanjutnya, penerapan PSBB ini tentu yang dirugikan adalah masyarakat secara umum. Karena semakin lama, akan memperburuk kondisi ekonomi. Bukan hanya segi kesehatan dan sosial, tapi bisa merembes ke segala bidang, jika masyarakat masih bersikap masa bodoh.
“Ini kan yang susah diatur itu anak muda yang masih suka nongkrong. Masih konvoi di jalan, sama yang masih tarawih berjamaah. Nah, kalau mereka disiplinkan oleh aparat dan sebagainya, tentu ini bisa efektif. Akan selalu ada kelompok-kelompok yang menjadi provokator di masa PSBB ini. Tapi jika diberikan tindakan tegas, pasti akan berkurang. Asal pemerintah juga konsisten dan satu suara,” jelasnya.
Saat ini, menurut Ramli, yang perlu diperhatikan dan diketahui kenapa PSBB tidak berlangsung efektif. Apa akar masalahnya. Ini yang harus dievalusi. ”Karena percuma hari-hari pertama disiplin, tapi selanjutnya ada pembiaran atau ada alasan lain. Ini sama saja virus ini akan terus menyebar. Masyarakat juga tidak akan tahan jika ini terlalu lama, karena sudah mengganggu kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Ditegaskannya, pemerintah harus punya ‘taring’ terkait penerapan PSBB. “Inilah masa-masa, yang menurut saya, pemerintah harus ambil peranan. Pemerintah harus punya ‘taring’ bersama aparat. Jika mereka kolaborasi setiap hari tidak putus, yakin ini dua minggu selesai,” tuturnya.
Terpisah, anggota DPRD Makassar Andi Hadi Baso Ibrahim, mengaku pemerintah sudah lengah dalam menerapkan PSBB. Bahkan secara terang-terangan masyarakat tidak yang mengindahkan aturan.
“Betul itu dek, tiga hari ini kayak tidak ada apa-apa. Ini saja saya lihat tiap hari itu jalanan dan masyarakat berkumpul depan rumahnya padahal PSBB ini. Mana pemerintah dan aparat,” cetusnya.
Menurutnya, pemkot dan Pemprov Sulsel perlu melakukan evaluasi kinerja penerapan PSBB di Makassar. Karena, menurutnya, sosialisasi yang dilaksanakan selama ini tidak berjalan maksimal. Hanya sebagian saja yang mengentahui penerapan PSBB.
“Sosialisasinya tidak merata, bagaimana warga bisa mengerti. Terus, yang berjaga di perbatasan kadang-kadang tidak ada. Belum lagi kalau hujan lari semuami,” ucapnya.
Ia pun meminta ketegasan pemerintah dalam pemberlakuan PSBB. “Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau lakukan, harus full. Ini adami warkop buka. Ada rumah makan yang pengunjungnya makan di tempat. Warga berlalulalang tanpa masker. Petugas antara ada dan tiada. Semuami jadi satu,” tandasnya. (ita)