LUWU, BKM — DPRD Luwu menggelar rapat monitoring evaluasi (Monev) penggunaan anggaran APBD Luwu 2020 untuk penanggulangan Covid-19 di ruang musyawarah sekretariat DPRD Luwi di Belopa, Selasa (28/4) kemarin.
Dalam rapat, anggota dewan menelisik penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
“Kami rapat di sini untuk mengetahui berapa alokasi anggaran yang sudah digunakan untuk pencegahan Covid-19. Anggarannya untuk apa. Bagaimana perencanaan Tim Gugus Tugas penanggulangan Covid-19. Kami meminta pertanggung jawaban penggunaan anggaran Rp1,2 milyar lebih tapi sampai hari ini tidak diberikan, ” ujar Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali.
Anggota DPRD Luwu, H Lahmuddin mengatakan, pihaknya heran alokasi penggunaan anggaran pencegahan Covid-19 di Luwu terkesan terlalu banyak pintu sehingga Tim gugus tugas tidak nampak di lapangan. Lahmuddin mempertanyakan efektivitas kegiatan operasi pencegahan yang dilakukan di pos-pos, karena terlihat tidak seperti daerah lain.
Di pos Covid-19 di Luwu justru terkesan banyak petugas tapi minim aktivitas, dan akan berpengaruh biaya operasional di lapangan.
Anggota DPRD Luwu Andi Admiral Kaddiraja, mengatakan, pihaknya tidak melihat adanya strategi dan aksi yang jelas dari tim Satgas Covid melakukan pencegahan corona. Kasus santri yang dinyatakan positif di Desa Tiromanda kecamatan Bua, ternyata gagal ditangani secara spesifik.
” Sudah benar diisolasi santri itu. Tapi warga Bua panik menyikapi adanya santri yang positif Covid-19. Mereka menolak kalau santri itu pulang. Warga bertanya apakah Bua masuk zona merah pasca. Tidak ada penanganan spesifik di Kecamatan Bua pascawarganya positif corona. Seharusnya ada tindakan nyata disana oleh Satgas,” jelasnya.
Kabid Anggaran BPKD Luwu, Kasmuddin mengatakan saat ini alokasi anggaran tak terduga yang digunakan BPBD Luwu untuk penanganan Covid-19 sudah mencapai Rp 2,6 milyar lebih. Ini diluar alokasi yang bersumber dari refocusing kegiatan dan anggaran sebesar Rp 19 milyar lebih.
Sekretaris BPBD Luwu Aminuddin S.Sos, M.Si menambahkan pihaknya belum menyerahkan pertanggung jawaban kegiatan Covid-19 karena kegiatan masih berjalan. Beberapa OPD terkait belum memasukkan pertanggung jawaban, kemudian LPj juga belum diperlihatkan kepada pimpinan Bupati Luwu.
” Rp 1,2 milyar sudah dipakai sementara yang Rp 1,3 milyar sedang berjalan untuk Covid-19. Dana refocusing Rp 19 milyar tersebut juga demikian, ” tandas Aminuddin. (wan/C)