MAKASSAR, BKM– Perjuangan kaum buruh dan pekerja pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada hari ini, Jumat,1 Mei 2020 tak lagi diisi dengan turun ke jalan menyampaikan tuntutannya. Tapi dengan menggelar aksi sosial penanggulangan pandemi Covid-19.
Kordinator Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Andi Mallanti mengatakan, belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo, telah melakukan pertemuan bersama tiga Presiden Serikat Buruh Serikat Pekerja Indonesia. Di mana dalam pertemuan itu telah membahas mengenai penundaan pembahasan Omnibus LAW yang semulanya direncanakan akan dibahas pada 30 April 2020, namun ditunda.
Keputusan Presiden RI, Joko Widodo inilah dapat menjadi momentum bagi semua masyarakat umum termasuk juga kaum buruh dan pekerja untuk senantiasa saling menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam melawan Covid 19. Dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK pasca pandemi Covid 19.
“Kami selaku Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo yang telah mendengarkan padangan para pimpinan kami yang tergabung di MPBI,” jelas Korwil KSBSI Sulsel, Andi Mallanti, jumat (1/5).
Berangkat dari situlah kata Andi Mallanti, kaum buruh dan pekerja ingin mengisi hari kemerdekaan buruh di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan dengan bakti sosial berupa penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah buruh dan pekerja dan memberikan bantuan sembako kepada buruh dan pekerja yang tidak punya penghasilan akibat pandemi Covid-19.
“Menyangkut hari kemerdekaan buruh di dunia termasuk di Indonesia yang jatuh besok (hari ini), May Day yang biasanya dilakukan dengan turun ke jalan sebagai salah satu bentuk perlawanan kepada oknum yang berkuasa yang menzalimi buruh di negara ini, kali ini kegiatan kami serikat buruh serikat pekerja sebagai garda terdepan dalam ramgka memperjuankan hak hak buruh adalah melakukan bakti sosial,” jelasnya.
Tidak hanya itu saja, KSBSI Sulsel juga telah membuka posko pengaduan kaum buruh dan pekerja terdampak Covid 19. Sejak dibukanya, ratusan pekerja dari dalam maupun luar Kota Makassar datang mengadu di posko. Aduannya mulai dari pemberian gaji sampai pengaduan PHK.
“Sudah ada 205 orang pekerja di kota Makassar yang datang mengadu ke kami. Kemudian yang di luar kota Makassar 236 orang pekerja datang mengadu. Adapun pengaduan yang di sampaikan kepada kami adalah di rumahkan. Ada yang diberikan gaji hanya 75 persen ada juga hanya 50 persen dan bahkan sama sekali tidak mendapatkan upah. Pekerja yang tidak mendapatkan upah adalah buruh harian lepas. Kemudian pengaduan PHK, dan pengaduan pembayaran THR,” tandasnya. (arf)