BARRU, BKM — Pasca membuka hotline pengaduan penerimaan bansos. Kini Pemkab Barru membentuk lagi tim verifikasi dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan tiga hari terakhir.
Pasca-melaunching data penerima untuk bisa diakses warga, dan melibatkan kepolisian dan TNI dalam pengawalan penyaluran, Pemkab Barru juga menggandeng Kejaksaan melakukan pengawasan dan antisipasi agar tak ada penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19. Bahkan, Barru termasuk daerah yang sangat terbuka menerima masukan dan pengaduan warganya.
Terbukti setelah bantuan mulai disalurkan, Bupati Barru Suardi Saleh, langsung meminta jajarannya membuka layanan pengaduan melalui pesan whatsApp, atau mendatangi langsung Posko dan Media Center Tim Gugus Tugas Percepatan penanganan covid-19.
Bukan hanya sekadar membuka layanan pengaduan semata, Suardi Saleh juga mengarahkan pembentukan tim verifikasi untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan warga ke layanan pengaduan atau di posko secara langsung.
“Kita buka pos pengaduan. Boleh melalui WA (di nomor hotline), juga dapat langsung ke posko induk ini. Tadi saya sudah panggil Pak Sekda, Sekretariat Gugus dan Jubir untuk meminta siapkan tim verifikasi agar cepat ada tindaklanjut setiap pengaduan,” kata Suardi.
Suardi mengemukakan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di posko dan media center Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (13/5).
Pihaknya sudah mengingatkan aparatur desa/kelurahan, agar memperhatikan mengenai basis atau sasaran, yakni Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
“Basis kita adalah KPM. Artinya satu rumah tangga yang bisa jadi banyak kepala keluarga didalamnya sehingga tidak memenuhi syarat, meskipun kelihatannya memenuhi kriteria penerima,” jelasnya. (udi/C)
Pemkab Bentuk Tim Verifikasi Bansos
