Update Database Kemiskinan Harus Jelas

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar menegaskan, pemerintah kota harus serius terhadap program perlindungan sosial di berbagai sektor, utama program perlindungan sosial.
Berbagai kelemahan yang terjadi di Dinas Sosial Kota Makassar karena tidak memiliki keakuratan database kemiskinan di Kota Makassar, sehingga tidak berjalan maksimal.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Fatmawati Wahyuddin, selama ini dewan mengapresiasi berbagai program pemerintah utamanya yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang laksanakanOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) Makassar. Namun ada beberapa yang perlu dibenahi khususnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perluasan dan penguatan perlindungan sosial.
“Kami apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar yang telah melaksanakan program perlindungan sosial di berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta budaya secara menyeluruh dan terpadu. Utamanya, masyarakat ekonomi lemah harus mendapatkan perhatian khusus sebagai sasaran utama program-program perlindungan sosial,” Ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Selasa (19/5).
Legislator Fraksi Demokrat Makassar ini juga mendorong pemerintah dalam hal ini Dinsos Makassar untuk lebih menguatkan dan memperbaharui data base kemiskinan yang ada di Kota Makassar. Sebab berbagai persoalan yang belakangan ini terjadi disebabkan database kemiskinan di Kota Makassar tidak akurat dan memakai database yang lama.
“Makanya kami minta sama pak Wali Kota Makassar melalui instansi terkait untuk meningkatkan keakuratan database kemiskinan dalam bentuk penyusunan basis data terpadu dan memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih bagi lansia dan penyandang cacat itu yang lebih diutamakan dulu,” ujarnya.
Adapun mengenai penyusunan database kemiskinan tersebut, dewan merekomendasikan bekerja sama dengan RT/RW yang diawasi langsung DPRD Makassar.”Dalam proses penyusunan basis data terpadu ini kami harap melibatkan RT dan RW serta pengawasan langsung dari anggota Dewan sebagai wakil masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD Makassar, Saharuddin Said, menambahkan, seringkali terjadi ketidak akuratan dalam pembagian bantuan sosial. Sebab tolak ukur kemiskinan itu sangat kompleks. Karena itu, perlakuannya tidak bisa disamakan, terutama dalam hal penyaluran dana.
“Konteks kemiskinan itu berbeda-beda makanya sangat perlu databe kemiskinan yang terus diupdate. Pengambilan akurasi data harus langsung ke RT setempat yang tahu persis keadaan warganya, yang tentu juga dipastikan oleh kami yang mengawasi itu. Sementara ada penduduk yang menerima ada yang tidak, yang miskin tidak dapat bantuan sementara yang mampu dapat,” jelasnya.(ita)