Pemkot akan Uji Kompetensi Calon Pejabat

MAKASSAR, BKM — Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf mulai melakukan evaluasi terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah pejabat yang selama ini double job alias memegang dua jabatan, baik jabatan definitif maupun pelaksana tugas, disederhanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak boleh ada lagi yang rangkap jabatan.
Tujuannya, agar setiap kepala OPD bisa lebih fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Seperti yang dilakukan pekan lalu. Dimana Yusran menunjuk sejumlah Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas di instansinya masing-masing.
Penyerahan surat tugas diserahkan secara langsung oleh Pj Wali Kota Makassar di rujab Wali Kota, Jumat (30/5).
“Ini sebagai akselerasi, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja masing-masing SKPD, dikarenakan dengan penunjukan ini maka tidak ada lagi kepala SKPD yang rangkap jabatan,” ujar Yusran.
Dengan adanya penunjukkan ini diharapkan seluruh kepala dinas dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas kedinasannya.
Usai menunjuk plt baru di sejumlah OPD, dalam waktu dekat akan dilakukan job fit atau uji kompetensi untuk seluruh pejabat eselon II lingkup Pemkot Makassar.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Basri Rahman, menjelaskan, sesuai instruksi Pj Wali Kota Makassar,
seluruh pejabat eselon II dalam waktu dekat harus mengikuti uji kompetensi. Tujuannya untuk mengetahui kapasitas dan kemampuan masing-masing.
Pihaknya sudah mempersiapkan teknis pelaksanaannya. Usulan juga sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, tinggal menunggu persetujuan dari pusat.
Uji kompetensi ini akan dibuka untuk kepentingan rotasi para pejabat berdasarkan kapasitas masing-masing.
“Begitu disetujui usulannya, kita akan melaksanakan job fit atau uji kompetensi itu,” ungkapnya saat dihubungi Senin (1/6).
Sebenarnya, kata dia, waktu jaman Iqbal Suhaeb menjadi Pj Wali Kota Makassar, sudah ada usulan untuk melakukan lelang jabatan. Namun, karena pertimbangan efisiensi dan biaya, rencana itu tidak dilanjutkan oleh Pj Wali Kota yang baru.
“Waktu jamannya Pak Iqbal yang diusulkan itu adalah lelang, tapi karena berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan biaya, tentu tidak bijaksana kalau kita lakukan open bidding yang memerlukan biaya besar apalagi saat ini ada refocusing. Tapi karena Pak Pj baru dinamis, mengambil kebijakan untuk uji kompetensi,” ungkap Basri.
Selanjutnya, kata dia, setelah tahapan uji kompetensi, dan sudah memungkinkan adanya pembiayaan, dan memang ada kebutuhan, Pemkot Makassar baru akan melakukan lelang jabatan.
Terkait penunjukkan sekretaris OPD sebagai plt yang dilakukan pekan lalu, menurut Basri Rakhman, langkah itu dianggap paling mumpuni dan paling memahami tupoksi kerja di kedinasannya masing-masing, sehingga berbagai program dapat segera berjalan.
“Sekretaris merupakan lapisan kedua setelah kepala dinas, sehingga dianggap telah memahami tupoksi kerja masing-masing,” tandasnya.
Diantara yang ditunjuk yakni, Sitti Kusnaeni Sakka Manggasali sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarg Berencana, Andi Amalia Malik selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Apriady selaku Plt Kepala Dinas Penataan Ruang, Elodewata Wahid Yunus selalu Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran,dan Nirwan Niswan Mungkasa selaku Plt Dinas Pekerjaan Umum. (rhm)