MAKASSAR, BKM — Pemerintah bersama komisi II DPR RI serta KPU pusat telah bersepakat akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai penundaan pilkada akibat Covid-19.
Keputusan ini diambil setelah mendapatkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.
Untuk itu, KPU mulai menggelar tahapan pada 15 Juni mendatang.
Karena tahapan sudah akan dimulai pada 15 Juni mendatang, maka pemerintah provinsi juga akan menyiapkan pejabat yang akan ditujuk sebagai caretaker di sejumlah daerah. Untuk Sulsel, baru satu daerah yang telah memiliki caretaker, yakni Kota Makassar. Gubernur Nurdin Abdullah telah menunjuk Yusran Jusuf menggantikan Iqbal Suaeb.
Daerah lain tentu menunggu berahirnya masa kerja para bupati. Masing-masing Gowa, Selayar, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Sementara tiga daerah lainnya, yakni Bulukumba, Maros dan Pangkep, para bupatinya tidak akan maju kembali karena sudah menjabat dua periode.
Dari data yang dikumpulkan koran ini, ada sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum pilkada. Ada pula yang sebenarnya masih jauh dari waktu pilkada tahun ini.
Di antara semua kepala daerah yang ikut pilkada serentak tahun ini, akan segera digantikan oleh carateker, baik itu penjabat (Pj) maupun pelaksana tugas (plt).
Jika periode jabatannya berakhir sebelum pelaksanaan pilkada, maka akan dicaratekerkan saat jabatannya berakhir. Ia akan diganti oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh gubernur hingga terpilih kepala daerah definitif.
Sementara yang periode jabatannya masih jauh dari waktu pelaksanaan pilkada, maka akan dicaratekerkan saat proses pilkada mulai berlangsung. Itu jika kepala daerah yang bersangkutan kembali mencalonkan diri sebagai calon.
Namun, jika kepala daerah tersebut tidak mencalonkan diri, maka akan menjabat hingga kepala daerah terpilih hasil pilkada tahun ini dilantik.
Adapun periode berakhirnya masing-masing kepala daerah yang ikut pilkada tahun ini, Basli Ali di Selayar berakhir 30 September. Adnan Purichta Ichsan di Gowa berakhir 13 Agustus. Hatta Rahman di Maros berakhir 11 Agustus. Suardi Saleh di Barru berakhir 10 Agustus.
Kemudian Andi Kaswadi di Kabupaten Soppeng berakhir 18 Oktober. Nicodemus Biringkanae di Tana Toraja 27 Oktober. Kalatiku Paembonan di Toraja Utara 31 Maret 2021. Indah Putri Indriyani di Luwu Utara 18 Oktober 2020. Thoriq Husler di Luwu Timur 17 Agustus, dan Syamsuddin A Hamid di Kabupaten Pangkep 17 Agustus.
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel Hasan Basri Ambarala, menegaskan untuk menyambut pilkada serentak 2020 mendatang, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan plt dan pj. Soal siapa yang layak, semuanya bergantung pada gubernur.
“Ada 12 itu. Untuk orangnya siapa yang ditunjuk, itu tergantung Pak Gub,” ujar Ambarala.
Adapun persyaratan penunjukan plt dan pj kepala daerah, yakni eselon II yang telah menduduki jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala biro.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, sebelumnya mengatakan belum ada carateker yang disiapkan untuk semua daerah ini. Ia mengaku pihaknya juga baru akan melakukan pembahasan mengenai siapa saja carateker yang akan dipasang di masing-masing daerah.
“Oh… belum ada itu. Saya juga belum tahu itu. Tapi tenang saja, akan adaji itu,” katanya.
Pejabat Senior
Politisi yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Andi Jamaluddin Djafar, tak menampik jika penunjukan caretaker merupakan domain Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. “Iya tentu wilayahnya gubernur,” ujarnya, Senin (1/6).
Soal siapa yang berpeluang, mantan ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel ini hanya menyebut kriteria. “Minimal kepala dinas yang sudah senior atau asisten I, II dan III,” ujar politisi pendukung pasangan NA-Andi Sudirman Sulaiman ini.
Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni (RPG) berharap agar pilkada serentak adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Mengingat pada saat yang bersamaan negeri ini masih menghadapi pandemik covid-19.
Menurut RPG, tentu bukan pekerjaan mudah menjalankan tahapan dengan protokol covid-19 untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan oleh KPU.
Kebiasaan mengumpulkan banyak orang akan menjadi hambatan terbesar, yang butuh penanganan baik. Sehingga tahapan dapat berjalan dengn baik dan seperti yang diharapkan.
”Karena di sisi lain kepastian untuk pergantian kepimpinan di daerah juga adalah sesuatu hal yang penting. Kami menaruh harapan yang tinggi kepada KPU untuk menjalankan dengan baik dan cermat serta penuh kehati-hatian. Selanjutnya jika ada suatu daerah yang telah habis masa jabatan bupatinya, tentu di butuhkan penjabat sesuai aturan UU,” ujar Rudi.
Ia pun berharap gubernur akan memilih pamong senior yang tepat, dan bisa mengayomi seluruh masyarakat dan dapat menjalankan tahapan pemilu dengan baik di semua sisi dan bidang. Amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin, berharap plt yang akan bertugas haruslah selalu tahu bahwa mereka adalah perpanjangan tangan gubernur di kabupaten/kota. Jadi sedapat mungkin plt harus selalu berkordinasi dengan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Jangan sampai akhirnya kelihatan plt jalan sendiri dan punya kebijakan sendiri. Plt juga punya tanggung jawab mensukseskan pilkada kabupaten/kota. Itu yang harus mereka jaga betul adalah netralitasnya dan itu merupakan tugas utama plt,” pungkas sekretaris DPD Partai Gerindra Sulsel ini. (nug)