MAMUJU, BKM — Pansus recofusing penanganan Covid-19 DPRD Provinsi Sulbar kembali menggelar rapat di gedung DPRD Sulbar, Jumat (13/6). Rapat ini dipimpin Ketua Pansus Recofusing, Sukri Umar.
Sejumlah anggota DPRD Sulbar tampak hadir dalam rapat tersebut, yaitu H Muh Jayadi, SAg.SH.MH, Ir H Abidin, Hatta Kainang SH, H Damris Syarifuddin, Dr Marigun Rasyid, dan H Abd Rahim SAg. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang hadir, di antaranya Kepala Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), Drs Amir Maricar, Asisten I, Drs Muh Natsir, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Drs Madda Reski Salatin, Kepala BPBD, Drs Darno, dan pihak keuangan Pemprov Sulbar.
Asisten I Pemprov Sulbar, Muh Natsir, mengatakan, bantuan paket Sembako untuk Covid-19 sebanyak 3.400 paket yang dibagikan kepada masyarakat yang ada di empat kabupaten di Provinsi Sulbar. Sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) diberikan bantuan ambulans dan obat-obatan.
”Masyarakat yang menerima bantuan Sembako berdasarkan data dari kelurahan. Sedangkan data yang ada tidak valid,” ujar Muh Natsir.
Anggota DPRD Sulbar dari Partai Golkar, H Damris, menyampaikan, untuk bantuan Sembako masih ada dua kabupaten yang belum mendapatkan, yaitu Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Harusnya kedua kabupaten ini juga mendapatkan bantuan paket Sembako seperti masyarakat terdampak Covid-19 di empat kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Polman, Mamasa, Majene, dan Kabupaten Pasangkayu.
”Sepanjang ada anggarannya, masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah harus juga mendapatkan bantuan paket Sembako masing-masing 1.000 paket,” kata H Damris.
H Damris juga menekankan, harus visa dibedakan antara bantuan dan sumbangan. Pembagian Sembako itu bersumber dari dan recofusing. Jadi harus diratakan.
”Jadi jangan ada kabupaten yang mendapatkan bantuan paket Sembako dan ada yang tidak mendapatkan. Karena dampak dari Covid-19 ini dirasakan masyarakat secara umum. Bukan di daerah tertentu saja,’ tandas H Damris.
Sementara itu, Ketua Pansus Recofusing, Sukri Umar, menekankan, semestinya saat membagikan bantuan Sembako dari anggaran recofusing, mengikutkan juga anggota DPRD dari daerah pemilihannya untuk menyaksikan pembagian Sembako itu.
Sorotan atas tidak meratanya pembagian Sembako yang dilakukan Dinas Koperindag Sulbar kepada masyarakat di Provinsi Sulbar, juga disuarakan H Muh Jayadi. Dikatakan, harusnya pemberian bantuan paket Sembako yang pendanaannya bersumber dari dana recofusing dilakukan secara merata kepada masyarakat di enam kabupaten di Provinsi Sulbar. Bukan hanya kepada masyarakat di empat kabupaten.
Muh Jayadi juga mengatakan, jumlah positif Covid-19 di Sulbar cenderung berfluktuasi. ”Kita juga belum tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Karena kita tidak pernah dilakuian pemeriksaan rapid test. Lantas bagaimana kalau rakyat kita kondisi kesehatannya kurang baik,” ujar Jayadi.
Begitu pula dengan Ir H Abidin, menyoroti pembagian bantuan Sembako yang tidak merata. Politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Kabupaten Pasangkayu, menekankan, dalam pembagian bantuan Sembako hendaknya dilakukan secara profesional dan merata.
Untuk itu, Abidin mengharapkan agar segera dilakukan perbaikan. Karena di Kabupaten Pasangkayu sendiri, ada 100 kepala keluarga di Dusun Pulakka membutuhkan bantuan.
Menjawab soal tidak meratanya pembagian bantuan paket Sembako, Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Amir Maricar, mengatakan, pihaknya tinggal mengusulkan 100 per kelurahan.
”Kalau kita hitung di Mamuju sebanyak 1.400 paket dan Mamuju Tengah 600 paket. Kami akan melakukan konsultasi ke tim Gugus Covid-19 yang ada di Pemprov Sulbar untuk dua kabupaten ini, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah,” kata Amir Maricar.
Sedangkan untuk masyarakat di salah satu dusun di Kabupaten Pasangkayu, Amir Maricar mengatakan agar diusulkan ke Dinas Sosial dan PMD untuk dimasukkan mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai).
Kepala Dinas Perindagkop Sulbar ini juga menjelaskan untuk menghidupkan kembali usaha pada UMKM yang ada di daerah ini, pihaknya telah membentuk tim survei stimulus usaha mikro. Yakni pemberian insentif kepada pelaku usaha yang tidak lagi bisa bergerak.
Menjawab usulan untuk dilakukan review anggaran, Sekretaris Tim Gugus Covid-19 Pemprov Sulbar, Drs Darno, mengatakan, pelaksanaan terhadap penggunaan anggaran dan atau mereview dari anggaran tersebut, dirinya tidak berhak melakukan itu.
Pada rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd Rahim menyampaikan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulbar untuk memperhatikan kondisi petugas yang ada di perbatasan Sulbar-Sulsel maupun Sulbar-Sulteng. Karena petugas di sini sudah tidak terlalu terbuka dan kurang maksimal lagi pada penjagaan di perbatasan.
”Penjagaan di perbatasan Sulbar dan Sulsel maupun Sulbar dan Sulteng kurang maksimal atau tidak lagi kuat dan kendor,” kritik Abd Rahim SAg. (alaluddin)
PIMPIN RAPAT — Ketua Pansus DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar bersama Hatta Kainang saat memimpin rapat Pansus bersama Tim Covid-19 Pemprov Sulbar.
RAPAT PANSUS — Asisten I Pemprov Sulbar, Muh Natsir, Kepala Dinas Koperindag, Amir Maricar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulbar, Darno, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Maddareski Salatin saat mengikuti rapat Pansus Penanganan Covid-19 yang berlangsung di gedung DPRD Sulbar, Jumat, 12 Juni 2020.