MAKASSAR, BKM– Selangkah lagi, Pemerintah Kota Makassar segera menggelar lelang jabatan untuk pejabat eselon II. Saat ini ada 10 jabatan yang lowong yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Hanya saja, lelang baru dibuka jika ada izin atau restu dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
Untuk mengisi formasi yang kosong itu, pemkot sudah mengajukan usulan untuk membuka lelang jabatan di lingkup Pemkot Makassar ke Kementerian Dalam Negeri.
Usulan itu sudah disetujui oleh Kemendagri. Namun, sebelum melakukan lelang jabatan, menurut rencana, akan dilakukan job fit terlebih dahulu untuk mengetahui kapasitas seluruh pejabat eselon II lingkup Pemkot Makassar.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rakhman,
khusus untuk kebutuhan job fit, pihaknya menunggu restu dari Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.
“Nanti setelah job fit, kemungkinan akan dilakukan rotasi dulu. Menempatkan pejabat sesuai keahlian masing-masing hasil dari job fit. Setelah itu, tersisa jabatan yang kosong, itulah yang akan dilelang,” ungkapnya.
Untuk pelaksanaannya, Basri menunggu instruksi dari Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf.
Selain ada 10 jabatan yang lowong saat ini, sekitar enam pejabat juga akan memasuki masa pensiun.
Hal senada ditambahkan, Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Hak-hak ASN BKPSDMD Makassar, Dewa Widya Darma. Menurutnya, pejabat eselon II pensiun bakal bertambah tahun ini.
“Pejabat eselon dua yang akan pensiun terdiri dari staf ahli wali kota dan kepala dinas,” terang Dewa.
Pejabat yang akan pensiun adalah Takdir Alim Bachri dan Azis Hasan yang merupakan staf ahli wali kota. Azis juga merangkap Sekretaris DPRD Makassar.
Selain itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jamaing, Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Abdullah dan Kepala Dinas Kesehatan Naisyah Tun Azikin.
Khusus jabatan yang saat ini diisi pelaksana tugas, diantaranya Kepala Dinas Kearsipan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB), dan Sekretaris DPRD Makassar. (rhm)