Pj Wali Kota Fokus Gerakkan UKM

MAKASSAR, BKM–Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf berkomitmen untuk menggerakan sektor pelaku usaha kecil menengah (UKM).
Komitmen itu disampaikannya pascamengikuti pembukaan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui fasilitas virtual meeting , di Rujab Wali Kota Makassar, Senin (15/6).
“Agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Karena kontribusi pelaku UKM itu juga cukup besar. Perhatian kita juga pandemi harus kesana juga,” pungkas Yusran.
UKM juga menjadi sektor yang sangat terpukul dengan adanya pandemi covid-19. Banyak yang terancam gulung tikar. Sehingga memang butuh intervensi pemerintah untuk tetap menggerakkan sektor riil tersebut.
Terkhusus pemulihan ekonomi secara nasional, apalagi di bidang kesehatan, negara harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebaar lebih luas lagi.
Rakornas yang diikuti secara virtual itu,
dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo yang didampingi langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
Mengangkat tema “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.”
Kegiatan ini dihadiri seluruh gubernur, Wali Kota, Bupati, kepala kepolisian daerah, dan panglima daerah militer.
Selain itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.
“Ada beberapa sesi. Kita diskusi secara daring. Pertama membahas tentang percepatan penanganan covid 19 dan bagaimana pemulihan ekonomi nasional,” ucap Yusran.
Rakornas ini, kata Yusran, presiden mengingatkan kepada semua peserta virtual meeting agar menata kelola semuanya dengan baik.
Dimana, kata Jokowi, negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, warga yang terdampak Covid, sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. (rhm)