MAMUJU, BKM — DPRD Sulbar membahas masalah Pulau Malamber dipimpin Ketua DPRD Hj Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua, Usman Suhuria, Abd Halim, Abd Rahim dan anggota DPRD Sulbar di Gedung DPRD Sulbar, Senin (23/6).
DPRD menghadirkan Pemprov Sulbar dan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, Biro Pemerintahan Pemprov Sulbar serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar.
Kepala Kanwil BPN Sulbar, Dr Suhenro, menyampaikan, permasalahan pulau yang dilakukan penjualan oleh masyarakat. Pihaknya merasa perlu mengadakan penataan ulang dan penataan ruang peta zonasi pusat pada sempadan dan baru hak-hak.
”Kami tidak sembarangan memberi hak. Karena ini pulau kecil,” ujar Suhenro di Ruang Wakil Ketua DPRD Sulbar, Senin (22/6).
Menurut Suherno pulau itu belum ada permohonan haknya dan belum ada kepastian hukumnya. Itu adalah masih milik negara. Bukan peralihaan hak. Pihak BPN Provinsi Sulbar menjamin tidak akan terjadi peralihan hak.
”Yang bisa memiliki pulau itu sepanjang memenuhi syarat dan sebagai warga Indonesia harus memiliki persyaratan, baru bisa akan terpenuhi dan kelayakan dikelola,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Abd Rahim menyampaikan peran pihak Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulbar dalam setiap permasalahan, semestinya cepat merespon masalah ini.
Anggota DPRD Sulbar A Muslim Fattah mengatakan adanya indikasi penjualan Pulau Malamber di Kabupaten Mamuju, perlu untuk diperjelas.
”Kira-kira bagaimana tanggapan pak Kakanwil BPN Sulbar terkait dugaan penjualan pulau ini. Untuk permasalahan ini, perlu kita lihat dokumennya dan administrasinya. Termsuk kepada camat yang semestinya nanti bisa memberikan keterangan administrasinya,” ungkap A Muslim Fattah.
Bidang Perundang-undangan Biro Hukum Pemprov Sulbar menyampaikan, dugaan penjualan pulau ini telah masuk ranah pemerintahan. Kepala Biro Pemerintahan dan kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Mamuju dapat memberikan jawaban soal ini.
”Biro Pemerintahan Pemprov Sulbar dan Bagian Pemerintahan Pemkab Mamuju harus dihadirkan untuk menjelaskan administrasinya dengan baik” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulbar, H Sukardi M Nur mengatakan, bicara masalah pulau, bukan saja tentang Pulau Malambar, tapi juga dilakukan pembahasan Pulau Lere-lerekang dan Pulau Bala-balakang.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulbar, Harianto mengatakanpenjualan pulau itu oleh masyarakat diduga dengan menggunakan sporadik. (ala/C)