MAMUJU, BKM — Komisi III menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar. Kali ini bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sulbar yang dihadiri langsung Kepala Dishub Sulbar, Drs H Khaeruddin Anas, Senin (6/7).
Rapat membahas pertanggungjawaban gubernur terkait penggunaan APBD 2019 di Lantai III Gedung DPRD Sulbar. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Ir A Muslim Fattah bersama Sekretaris Komisi III, H Kalma Katta. Hadir anggota Komisi III Syarifuddin SH, Andi Muhammad Qisyary AMD, Arif Deng Matemu, Yusri M Nur, dan Husain Haenur.
Anggota Komisi III, Syarifuddin, SH meminta Dishub Sulbar agar keberadaan pelabuhan dapat ditingkatkan perannya. Terutama dalam peningkatan pendapatan dan transaksi baik di Pelabuhan Tanjung Silopo, Polman, Pelabuhan Palipi, Majene, maupun Pelabuhan Belang-belang, Mamuju.
Hal senada disampaikan H Kalma Katta. Menurut Kalma sarana di Pelabuhan Silopo, Polman dan Pelabuhan Belang-belang, Mamuju agar diberdayakan untuk terus mendorong investor dapat menggunakan pelabuhan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, A Muslim Fattah menyampaikan pengalamannya melihat manajemen pengelolaam Terminal Daya Makassar. Pengelolaannya perlu diaplikasikan ke depan dalam kontrak Pemkab dengan investor.
”Perlu dilakukan adopsi terhadap pengelolaan terminal, perlu kita dorong dan perlu diusulkan dan dilakukan kajian,” ujar A Muslim Fattah.
Kadishub Sulbar, H Khaeruddin Anas mengatakan pengelolaan Terminal Daya di Makassar sebelumnya dilakukan tukar guling antara lahan eks terminal lama dengan terminal Daya. Dia berharap progres maka disaat usainya recofusing, dapat lebih didorong ke depan program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (ala/D)