MAKASSAR, BKM — Sebanyak 11 aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural eselon IV mengajukan permohonan pengunduran diri. Alasannya bervariasi. Mulai dari ingin beralih ke jabatan fungsional, hingga ada yang hendak fokus merawat suaminya yang sedang sakit.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Basri Rakhman menjelaskan, sebenarnya usulan pengunduran diri pada ASN tersebut sudah lama diajukan.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, usulan tersebut akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses. Namun, sebelum hal itu terlaksana, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin sebagai pembina kepegawaian memanggil seluruh ASN tersebut untuk diberi arahan, sekaligus dikonfirmasi langsung alasan pengunduran dirinya.
“Jadi kemarin (Senin) mereka dipanggil oleh Pak Pj Wali Kota untuk dikonfirmasi alasan pengunduran dirinya,” kata Basri saat dihubungi BKM, Selasa (7/7) di Balai Kota.
Saat melakukan konfirmasi, Rudy pun bertanya kepada para ASN itu satu per satu. Dalam proses konfirmasi tersebut, ia menganulir usulan pengunduran diri dua ASN dengan alasan, mereka masih sangat dibutuhkan oleh Pemkot Makassar. Dua ASN itu masing-masing satu orang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Makassar dan satu lagi dokter.
Selain itu, dua ASN lainnya, saat mendengarkan arahan dari Rudy, kemudian batal mengundurkan diri. Masing-masing satu dari Dinas Pemadam Kebakaran dan satu lagi dari Dinas Pendidikan. “Jadi ada empat ASN yang membatalkan pengajuan permohonan pengunduran diri,” ungkap Basri.
Selanjutnya, tujuh nama yang mengajukan pengunduran diri disetujui untuk diteruskan ke Kemendagri agar bisa diproses.
Basri menekankan, pengunduran diri para pejabat eselon IV tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan bergantinya pimpinan di balai kota. “Sama sekali tidak ada tendesi. Mereka memang sudah ajukan pengunduran diri sejak lama. Cuma berproses. Mereka juga bersamaan ajukan penguduran diri,” terangnya.
Ada yang Salah
Banyaknya ASN lingkup pemkot yang yang mengajukan surat pengunduran diri, memantik reaksi dari anggota DPRD Makassar. Karena pengunduran diri pejabat tersebut dilakukan secara beramai-ramai.
Anggota Komisi A Hamzah Hamid mengatakan, pengunduran diri secara serentak itu menimbulkan pertanyaan besar bagi publik tentang pengelolaan pemerintaan. Terlebih lagi, saat ini pelayanan publik yang maksimal sangat dibutuhkan masyarakat.
“Waduh, ada apa itu? Kenapa pejabat di OPD ramai-ramai mengundurkan diri. Perlu kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Saya juga baru dengar ini. Pasti ada yang salah, atau mereka tidak sanggup lagi melaksanakan tugas-tugasnya,” terang Hamzah Hamid di gedung DPRD Makassar, Selasa (7/7).
Legislator PAN ini sangat menyayangkan pengunduran diri tersebut, karena akan berdampak pada terjadinya kekosongan pejabat. ”Semoga saja bukanji karena ada tekanan dari atasan mereka. Ini akan menjadi kegagalan seorang pimpinan kalau bawahannya semua pada angkat tangan,” tandasnya.
Anggota Komisi A Kasrudi, mengatakan pengunduran diri tersebut menjadi tanda tanya sekaligus pembelajaran dalam pengangkatan pejabat di OPD.
“Pasti ada yang salah sehingga mereka mundur. Kalau hanya karena alasan keluarga dan turun jabatan, itu saya pikir kurang rasional. Pasti ada yang salah. Entah itu aturan, atau arahan yang tidak disenangi oleh mereka. Apalagi ini bukan satu atau dua yang mundur. Tapi banyak,” cetusnya.
Karena itu, legislator Fraksi Gerindra Makassar ini meminta ada evaluasi yang patut dilakukan. “Ini menjadi pembelajaran juga agar dalam menempatkan pejabat, memang sanggup di bidang itu. Ini jabatan otomatis kosong dan harus segera diisi supaya tidak mengganggu pelayanan publik,” imbuhnya. (rhm-ita)