TAKALAR, BKM — DPRD Takalar melalui Fraksi Bintang Kebangkitan Persatuan (BKP) menyoroti sejumlah proyek yang ditangani sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.
Sorotan dari Fraksi BKP yang digawangi sejumlah anggota DPRD dari berbagai partai politik ini, setelah proyek proyek tersebut kesandung masalah hukum, di antaranya pekerjaan jalan beton dan penimbunan lokasi pembangunan rumah sakit internasional.
”Banyaknya masalah proyek yang kesandung kasus tentu menjadi bahan pertanyaan bagi fraksi kami. Nah, untuk mengetahui secara kompleks masalah itu, kami meminta bupati Takalar menjelaskan penyebab dari semua kegaduhan ini,” kata Sekretaris Fraksi BKP, Johan Nojeng, Kamis (9/7).
Bukan cuma kedua item proyek tersebut yang dipertanyakan Fraksi BKP, melainkan program beasiswa penyelesaian studi tahun anggaran 2019 yang tidak terealisasi, termasuk tertundanya pemilihan pilkades serentak selama tiga kali berturut turut.
”Kami juga berharap bupati dapat menjawab banyak kegiatan yang tidak terealisasi dengan tepat waktu,” tandas Johan Nojeng.
Mencuatnya serangkaian permasalahan tersebut terlihat saat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar rapat paripurna laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Kabupaten Takalar tahun 2020.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya didampingi Wakil Ketua DPRD Takalar, Erni Halera disaksikan anggota DPRD dan pimpinan OPD dan sejumlah Forkopimda. (ira/mir/c)
Sejumlah Kegiatan Diduga Bermasalah di Takalar Disorot
