MAKASSAR, BKM — Usai mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di pilwali Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi Masse terus ‘digoyang.’ Sejumlah pihak menyebutkan kalau partai besutan Prabowo Subianto itu tidak akan bersama padangan tersebut di pilwali mendatang.
Namun hal itu ditepis Ketua DPC Partai Gerindra Makassar Erick Horas. ”Sejak awal tak ada lagi tawar menawar untuk Danny-Fatma. Kami Gerindra Makassar sudah melakukan penguatan ke masyarakat. Jadi keputusannya sudah final,” tegasnya, Selasa (14/7).
Partai Gerindra Kota Makassar terus melakukan pergerakan demi pemenangan pasangan yang diusungnya. Selain Gerindra, diketahui pasangan Danny-Fatma sebelumnya diusung oleh Partai NasDem, sehingga jumlah kursi dua partai yakni 11 kursi.
Setelah mendapatkan intruksi dari DPP melalui surat yang ditandatangani langsung Prabowo Subianto, para kader Partai Gerindra langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi penguatan.
Menurut Erick, pengurus di tingkat kecamatan hingga kelurahan juga telah melakukan penguatan ke masyarakat untuk memenangkan Danny-Fatma. “Kita sudah lakukan penguatan, mulai dari kecamatan hingga kelurahan membawa nama Danny-Fatma,” imbuhnya.
Menurut Erick, pihaknya tidak begitu sulit membawa nama Danny-Fatma ke masyarakat. Apalagi khusus Danny, kerja-kerjanya saat menjabat wali kota Makassar masih sangat diingat warga.
Di tempat yang berbeda, Ketua PAC Gerindra Tamalate Puspito membenarkan jika pihaknya sudah bergerak melakukan penguatan ke masyarakat. “Sudah jelas arah keputusan partai, yakni Danny-Fatma. Jadi tugas kami sebagai kader menyampaikan ini ke masyarakat,” tandasnya.
Terpisah, legislator Nasdem Makassar Rudianto Lallo menuturkan jika partainya dari awal mengeluarkan rekomendasi untuk Danny-Fatma. Sedikitpun tidak ada kekhawatiran dari Nasdem jika calon usungannya gagal melaju di pilwali.
Sulit Solid
Kader partai politik (parpol) diyakini tidak akan solid pada kontestasi pemilihan wali kota (pilwali) Makassar 9 Desember mendatang.
Meski dukungan atau rekomendasi parpol tersebut mengarah ke salah satu pasangan calon, namun tidak ada jaminan jika para kader akan solid mendukung pasangan calon yang diusung.
Kader Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, Gerindra, PPP maupun yang lainnya diyakini tidak akan satu suara dalam memenangkan pasangan calon yang diusung. Hal ini bercermin pada pilwali 2018 yang lalu, di mana banyak kader parpol tidak solid mendukung pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi yang diusung oleh 10 parpol.
Hal tersebut terbukti lantaran pasangan calon perseorangan yang diinisiasi oleh Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti yang berada dan mendukung kolom kosong, akhirnya memenangkan pilwali.
Sebagai contoh, ketika Golkar mengusung pasangan Appi-Cicu, namun ada juga kader Golkar yang tetap berada di barisan Danny-Indira. Demikian pula kader Demokrat juga ada yang berada di barisan Appi-Cicu. Demikian pula Nasdem, ada yang berada di kubu Appi-Cicu dan tidak sedikit yang berada di kubu Indira yang menjadi wakil dari Danny Pomanto.
Ketua Partai Berkarya Makassar Yusuf Gunco, menegaskan bila kader partainya tentu akan solid. Hal ini karena masalah etika. “Jika partai sudah resmi memberikan dukungan, maka tentu kader akan satu suara memberikan dukungan. Kalau ada kader yang mencoba membangkang, maka tentu akan diberikan teguran, baik itu secara lisan hingga tertulis,” ujar Yusuf Gunco.
Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT) juga menegaskan bila kader partainya akan solid manakala rekomendasi sudah turun. “Yakinlah PPP akan solid jika sudah ada keputusan siapa yang akan diusung di pilwali nanti,” kata BBT, kemarin.
Menurutnya, PPP sebagai partai tua yang umurnya sudah di atas 50 tahun tentu punya pengalaman bertanding dengan cermat. “Jadi yakinlah jika PPP semakin dewasa untuk bertanding karena kaya akan pengalaman,” jelas Busranuddin.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar Wahab Tahir juga memberikan tanggapan. Kata dia, setiap masa beda problemnya. Dia pun meyakini pilwali tahun ini akan baik-baik saja hubungan antara kader dan bukan kader atau birokrat.
Gerbong Kosong
Pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto, menegaskan bila relasi kader dengan elit partai memang bukan dibangun di atas basis ideologi yang sama. Keputusan-keputusan yang diambil oleh elite partai juga berdasarkan kepentingan pragmatis elit dan pimpinan partai.
“Aspirasi kader dan basis dukungan bukan hal yang menjadi prioritas dalam menbuat keputusan. Hal itu membuat soliditas internal partai, sulit terwujud,” ujar Luhur.
Menurutnya, dukungan partai politik di pilwali hanya semacam “rental kendaraan” saja. Partai tidak bisa menggaransi dukungan kader dan pemilihnya. Bahkan lebih banyak partai politik seperti “gerbong kosong” tak berpenumpang. Soal dukungan, bergantung pendekatan masing-masing calon selanjutnya.
Pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad, mengemukakan bila elite partai paling bertanggung jawab dalam membangun soliditas kader dalam pilwali. “Kuncinya, ikuti aturan partai dan tidak bermanuver yang dapat memantik konflik antar kader. Dalam konteks koalisi, elite partai harus dorong kadernya maju dengan bargaining posisi yang terukur, tidak saling mengembosi. Intinya komunikasi politik harus jalan,” ucap Firdaus.
Pengamat politik dari Unibos DR Arief Wicaksono menilai kader parpol relatif sulit solid bukan hanya di pilwali Makassar. Di setiap jenjang arena politik, hampir bisa dipastikan kader partai jarang ada yang solid.
Penyebabnya, antara lain adalah karena partai politik kurang maksimal dalam melakukan fungsinya, terutama fungsi komunikasi politik dan fungsi rekrutmen politik. Macetnya kedua fungsi ini berakibat sistemik yang pada akhirnya membuat parpol kehilangan simpati dari simpul-simpul kepentingan yang ada dalam partai.
“Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi, hampir bisa dipastikan ada faksionalisasi dalam tubuh partai,” pungkas Arief. (ita-rif)