MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar mulai memikirkan mengadakan moda transportasi massal berupa bus yang beraktifitas di dalam kota. Hal ini dilakukan guna memecah kemacetan karena banyaknya kendaraan pribadi dan moda trapsortasi lainnya.
Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin membenarkan hal tersebut. Kepada BKM, baru-baru ini, Rudy mengakui, jika keberadaan bus rapid transit (BRT) yang beroperasi di enam koridor gagal. Bahkan haltenya saat ini terkesan kumuh.
Seharusnya jelas Rudy, sebelum mengadakan bus, pengelola BRT harus mempelajari dulu karakter orang Makassar yang tidak mau lama menunggu atau mengantri.”Kegagalan operasional BRT karena sistemnya tidak pelajari dulu karakter orang Makassar. Orang Makassar tidak mau menunggu dan antri,” jelasnya.
Olehnya itu, tambah Rudy, pihaknya berencana akan menghadirkan bus gratis yang tepat waktu atau on time.”Saya mau ujicoba dulu. Di samping gratis serta kenyamanan bus, juga harus on time. Kalau datang pukul 8 atau pukul 10 dan 12 harus betul-betul tiba di halte agar warga kota tidak lama menunggu. Termasuk memikirkan kerjasama dengan operator telekomunikasi agar mereka menyiapkan GPS atau google maps, agar penumpang bisa mengetahui keberadan bus tersebut,” ujar Rudy.
Ditanya soal sopir dan kernet busnya didatangkan dari mana, Pj Wali Kota Makassar ini menegaskan, akan memberdayakan para honorer yang berlebihan di Pemerintah Kota Makassar.”Kita berdayakan saja para honorer yang terkesan banyak di pemerintah kota. Daripada mereka bingung mau mengerjakan apa, lebih baik diperi pekerjaan sebagai supir dan kernet bus dalam kota,” ujar Rudy.
Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai, membeli Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Makassar ditakutkan akan membuang-buang anggaran. Dewan mencontohkan BRT yang beroperasi sebelumnya namun kini berhenti karena minim peminat.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara, mengatakan, Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan dulu kajian mendalam soal operasional BRT di Makassar, sebelum membeli Bus BRT. Terlebih lagi kondisi moda transportasi umum Bus di Makassar sangat minim peminat.
“Kebetulan saya belum tahu kalau pemkot mau beli BRT, tapi kalau betul seperti itu, pemkot harus belajar dari pengalaman dulu. Harus dipikir secara matang dulu, apalagi masyarakat kita belum tertarik dan sadar akan moda transportasi umum bus, belum lagi jalur dan kondisinya. Kalau seperti BRT kemarin buang-buang anggaran saja karena akan menganggur saja,”ungkapnya, Kamis (13/8).
Lanjut Legislator Fraksi Demokrat Makassar ini, waktu tempuh memakai bus BRT di Makassar yang lama perlu menjadi kajian kembali sebelum membeli Bus BRT. “Belum lagi Halte sekarang banyak yang rusak. Sekali lagi butuh analisis mendalam dulu sebelum mengoperasikan BRT apalagi untuk membeli,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Azwar, juga mengungkapkan hal yang sama, katanya pemkot sebelum membeli Bus BRT perlu memperhatikan pengelolaan dan jalur yang akan dilalui. Apalagi, melihat kondisi jalanan kota Makassar yang sudah padat. Belum lagi, kondisi halte yang memprihatinkan yang sudah mengelontorkan banyak anggaran namun kini nasibnya terkatung-katung.
“Bus Rapid Transport harus dikaji dengan baik pengelolaannya. Harus dipertimbangkan dengan matang rute-rute mana saja yang harus dilalui. Ada 154 halte, dari dahulu belum pernah semuanya di lalui BRT, dan perum DAMRI sebagai pengelolanya alih alih untung, malah merugi karena dijalankan setengah hati,” bebernya.
“Saran saya agar pemkot lebih fokus untuk memperbaiki jalan jalan dan drainase yang ada di pemukiman warga karena sebentar lagi masuk musim penghujan dibanding membeli BRT,” tambahnya. (ita)