POLITISI PDIP Tana Toraja Yohanis Lintin Paembongan mendesak bupati agar tidak mempoltisasi bantuan ekonomi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Yohanis lantaran adanya kader dan pengurus PDIP yang telah menemukan persoalan UMKM untuk kepentingan politik petahana.
Seperti yang terjadi di Kelurahan Rantekalua’, kecamatan Mengkendek, petugas pendata lapangan diskriminasi dan ada pengecualian, kader dan simpatisan PDIP tidak boleh masuk kelompok penerima modal kerja UMKM senilai Rp 2.400.000.
“Tentu PDIP sebagai partai penguasa tidak akan tinggal diam, sebab APBN untuk UMKM tujuannya demi kesejahteraan masyakakat, bukan dipolitisasi untuk kepentingan pribadi,”terang Yohanis baru-baru ini.
Untuk itu, PDIP akan melaporkan fenomena ini, sebab bukti otentik sudah ada. Makanya meminimalisir UMKM tepat sasaran baik kader maupun simpatisan sudah melakukan pengawasan di semua kecamatan.
“Infra struktur dan kaki tangan PDIP sudah bekerja maksimal melakukan investigasi dilapangan, dan hasilnya akan ditindaklanjuti,”imbuh Anis-panggilan akrab Yohanis.
Ketua DPC PDIP Tana Toraja ini mengakui jika tensi politik jelang pilbup 9 Desember 2020 sudah semakin memanas. Sejumlah partai politik juga telah menentukan dukungan kepada bakal calon, namun etika berdemokrasi yang santun jauh lebih penting, bukan dengan menggunakan segala cara untuk menang.
“Dan perlu dicatat Pilkada sebelumnya Tana Toraja masuk kategori zona merah, dan PDIP Tana Toraja tidak menghendaki kejadian serupa terulang kembali. Pilkada damai, sejuk, dan bermartabat tentu dambaan kita semua, tugas dan tanggungjawab bersama untuk menjaga Kantibmas, dan damai Toraja,”pungkas Yohanis (gus/rif/c).
Ingatkan Petahana Tidak Politisasi UMKM
