Husler Paparkan Implementasi SAKIP

MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler menghadiri pendampingan kebijakan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkab Luwu Timur, Maros dan Gowa oleh Kemenpan Reformasi Birokrasi RI di Hotel Four Points By Sheraton Makassar baru-baru ini.
Saat presentasi pengembangan implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi Pemkab Luwu Timur, Husler mengatakan, Pemkab terus berupaya meningkatkan kualitas SAKIP guna meningkatkan penilaian SAKIP Kabupaten Luwu Timur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Delapan upaya Pemkab untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
Mendorong peningkatan investasi daerah. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.
Penilaian SAKIP Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB naik dari predikat CC Tahun 2018 dengan nilai 58,08 meningkat menjadi predikat B Tahun 2019 dengan nilai 60,17.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, H Jufri Rahman mengatakan untuk membenahi Reformasi Birokrasi dan SAKIP, ada delapan area perubahan yang harus diperbaiki yaitu Manajemen Perubahan, Aspek pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Aspek Tata Laksana, Sumber Daya Manusia (SDM), Layanan Publik dan Regulasi Kebijakan. (rls)