Realisasi APBD Sulsel Masih Rendah

MAKASSAR, BKM — Realisasi ABPD Provinsi Sulawesi Selatan semester I masih rendah. Angkanya baru mencapai Rp3,63 triliun atau 40,66 persen untuk realisasi keuangan. Sementara realisasi fisik 40,71 persen.
Sedangkan kegiatan yang dibiayai APBN/PHLN oleh 46 kementerian/lembaga di provinsi sebesar kurang lebih Rp24,36 trilliun lebih. Realisasi sampai dengan semester I secara kumulatif sebesar Rp10,31 trilliun lebih, atau 42,32 persen. Eealisasi fisik sebesar Rp46,82 persen. Dengan begitu, realisasi APBN dan APBD tersebut masih di bawah target.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel Junaedi mengatakan, masih rendahnya realiasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga saat ini disebabkan oleh pengaruh pandemi covid-19 yang berdampak kepada rekofusing anggaran. Tentunya hal tersebut akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program kegiatan di bulan-bulan berikutnya.
Junaedi menambahkan, melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara pelaksanaan dengan rencana kerja program/kegiatan pembangunan di daerah yang dibiayai melalui berbagai sumber pembiayaan. Serta mengkaji permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulsel Sudarmanto menjelaskan, realisasi belanja kementerian atau lembaga di Sulsel dengan pagu tertinggi ialah Kementerian Pertahanan. Nilainya Rp2,81 triliun dengan capaian realisasi Rp1,7 triliun atau 60,75 persen.
“KPU termasuk dalam 10 kementerian atau lembaga tertinggi alokasi pagu. Tapi realisasinya masuk kategori rendah dengan capaian 16,53 persen atau Rp67,47 miliar dari alokasi pagu sebesar Rp408.15 miliar,” jelas Sudarmanto.
Sementara target realisasi belanja kementerian/lembaga untuk triwulan III adalah 70 persen.
Selanjutnya, untuk realisasi belanja satker K/L per wilayah sampai dengan 27 Agustus mencapai Rp15,05 triliun atau 59,86 persen dengan alokasi DIPA 2020 sebanyak Rp25,15 triliun. Dengan demikian masih tersisa Rp10,09 triliun.
“Satker K/L di Makassar memperoleh alokasi pagu DIPA tertinggi, yaitu Rp10.01 triliun dengan realisasi Rp5,50 triliun atau 54,95 persen. Realisasi terendah di Kabupaten Tana Toraja Rp124,59 miliar atau 43.02 persen dari pagu DIPA sebanyak Rp289,6 miliar,” paparnya.
Ia berharap, gubernur dan para kepala daerah dapat mendorong percepatan belanja pada satker pengelola DIPA di wilayah masing-masing. (nug)