DPD II Pertanyakan Komitmen TP Membesarkan Golkar

MAKASSAR, BKM–Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar masih belum mengesahkan struktur kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulsel periode 2020-2025 yang dikirim beberapa waktu lalu.
Lambannya pengesahan salah satu diakibatkan tindakan dan sikap DR Taufan Pawe (TP) sebagai Ketua Golkar Sulsel terpilih yang belum dilantik tidak melibatkan tim formatur dalam penyusunan personalia pengurus partai berlambang pohon beringin rindang ini di Sulsel.
Bukti tidak dilibatkannya para tim formatur yang beranggotan lima orang kecuali dirinya (TP), beberapa waktu lalu lalu mengirim nama-nama calon pengurus ke DPP tanpa persetujuan melalui hasil keputusan musyawarah dengan formatur lainnya yakni, Abdillah Natsir, Farouk M Betta (DPD II) dan Imran Tenri Tata (Perwakilan Hasta Karya).
Padahal menurut aturan di partai tertua itu, mereka yang diberi amanah menjadi tim formatur, harus dan wajib bertandatangan dalam SK kepengurusan baru sebelum disodorkan ke DPP.
Namun faktanya, pengusulan personalia pengurus baru Golkar Sulsel hanya ditandatangani TP tanpa melibatkan Farouk, Abdillah Natsir dan Imran Tenri Tata.
“Ini bukan persoalan komposisi atau struktur pengurus yang diusulkan tetapi lebih kepada aturan yang harus ditegakkan dan dijalankan secara musyawarah dan mufakat,”ujar Abdillah Natsir, Rabu (2/9).
Mengenai kabar serta isu yang dikembangkan ke publik bahwa adanya penolakan nama-nama calon pengurus yang diusulkan TP, menurut Abdillah hal itu keliru.
Abdillah menjelaskan, bahwa mereka yang dimasukkan dalam komposisi personalia kepengurusan baru harus betul-betul yang berkompeten, memahami Golkar secara menyeluruh bukan setengah-setengah.
Mengenai anggota fraksi Golkar yang diakomodir masuk dalam kepengurusan, sekretaris DPD I Golkar Sulsel demisioner ini berharap mereka cukup fokus saja pada tupoksinya di DPRD.
“Konsen saja kerja-kerja kedewanan. Karena kerja-kerjanya berbeda antara politik kepartaian dengan anggota dewan,” urainya.
Aru-panggilan akrab Farouk M Betta juga berharap TP harus punya komitmen membesarkan partai dan penegakan aturan organisasi.
“Bahwa tim formatur yang dibentuk berdasarkan hasil musda itu berjumlah lima orang. Bukan formatur tunggal. Artinya keputusan yang diambil harus melalui musyawarah serta mufakat dan tentu kolektif kolegial bukan individu,” sindir mantan Ketua DPRD Makassar ini.
Aturan tersebut lanjut Aru, sudah menjadi aturan paten setiap partai politik, termasuk Golkar. Sehingga keputusan yang diambil TP seorang diri dengan mengusulkan nama-nama calon pengurus Golkar Sulsel ke DPP untuk di SK-kan sudah menyalahi aturan dan cacat prosedur.
“Mestinya Pak TP itu memberikan contoh kepemimpinan yang baik terhadap pengurus bukan malah sebaliknya yang merusak citra dan wibawah partai,” urainya.
Ketua DPD II Golkar Makassar ini menjelaskan, formatur adalah mereka yang berasal dari perwakilan DPD II kabupaten dan kota termasuk satu dari Ormas Hasta Karya, yakni AMPG. Bukan pribadi.
Untuk itu apa yang menjadi aspirasi dari DPD II dan ormas hasta karya perlu dipertimbangkan dan diakomodir.
“Jadi keliru kalau ketua formatur terpilih berjalan sendiri apalagi buat struktur sendiri,” terangnya.
Mengenai pertemuan yang terjadi di Mall Plaza Indonesia, Jakarta, hal itu hanyalah kebetulan dan bukan pertemuan resmi karena tidak ada undangan formal, tidak ada notulensi apalagi pengambilan keputusan dan penyusunan komposisi personalia pengurus baru.
“Jadi sekali lagi, keliru jika ada pihak yang menyatakan ada pertemuan secara resmi membahas dan memutuskan komposisi pengurus,” kata Aru.
Aru pun menambahkan sejauh ini sudah banyak DPD II yang berkomunikasi dengan tim formatur mempertanyakan komitmen yang dibangun TP sebelum dan pasca terpilih sebagai ketua Golkar Sulsel secara musyawarah mufakat melalui forum musda.
“Rerata DPD II sekarang kecewa dengan sikap serta cara-cara dan pola komunikasi yang dibangun ketua formatur. Mestinya ini yang harus dipikirkan, jangan sampai mereka menuntut musda ulang,” pungkasnya. (rif)