Hati-hati Jangan Like ke Paslon Tertentu

MAKASSAR, BKM– Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah dan Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin kembali
mewanti-wanti seluruh kepala dinas di Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk tetap menjaga netralitasnya dan tidak terkontaminasi politik jelang Pilwalkot Makassar 2020.
Dia memberi penegasan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memberikan respon apapun apalagi terlibat langsung dalam gerakan politik praktis. Jika terbukti, dirinya tidak segan-segan mencopot pejabat tersebut secara tidak hormat.
“Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu, jika saya dapatkan bukti atau capture yang dikirimkan ke saya jika pejabat ini memberikan like atau dislike postingan calon tertentu, itu sudah bisa saya jadikan landasan untuk menegakkan aturan netralitas ASN,” tegasnya saat Rapat Koordinasi Program untuk Perubahan Anggaran 2020 di Ruang Rapat Sipakalebbi, Kamis (3/9).
Ia menambahkan, dalam undang-undang, ASN tetap memiliki hak pilih. Namun sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh terlibat politik praktis karena bisa merusak pelayanan masyarakat. Secara aturan ditegaskan, ASN harus bebas intervensi dan tidak terkontaminasi dari golonga-golongan tertentu.
“Hati-hati memang ki pak dik. Kalau ada kita terima pesan di media sosial ta, janganki memberikan respon apapun itu. Apalagi sama ki foto, ngopi-ngopi, sepeda-sepeda. Pasti saya tindak tegaski,” katanya.
Rudy juga masih menemukan pejabat-pejabat dinilai tidak serius dalam mengemban amanah sebagai kepala OPD. Hal itu terlihat pada program-program yang dimasukkan untuk Perubahan Anggaran 2020 Pemkot Makassar.
“Kita ingin yang terbaik, kita ingin cepat. Kecepatan itu akan terukur dari seberapa serius bapak-bapak ibu-ibu memasukan program. Terus terang saya kecewa, saya tidak usah sebut OPD-nya. Masih ada beberapa OPD belum serius,” katanya.
Ia menegaskan, jika dirinya masih menemukan program-program yang tidak progresif pada tahap finalisasi program, dirinya siap melengserkan pejabat tersebut.
“Kita mau lari cepat kalau bapak-bapak tidak serius silahkan pinggir disamping. Dari pada hanya menambah berat bus, mendingan minggir. Saya yakin bapak-bapak bisa jika memang pengabdiannya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menegaskan akan memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak netral dan melakukan politik praktis.
“Pokoknya lansung kita pecat kalau ada ASN yang berani dan terbukti melakukan politik praktis pada saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlagnsung dibeberapa daerah di sulsel,termasuk dimakassar,” kata Nurdin, di Rujab Gubernur Sulsel Kamis (3/9).
Ia menyebutkan dirinya telah menyampaikan ke Walikota Makassar untuk menindak tegas ASN yang berani bermain politik.
“Makanya saya sudah kasi tahu walikota yang masih bermain langsung aja tangkap kalau perlu kita siapkan formulir pemecatan,” sebutnya.
Nurdin menyebutkan ketidaknetralan ASN akan menjadi pemicu instabilitas di pemerintahan.
“Ini tidak boleh terjadi,jangan ada ASN yang berani berpolitik praktis,karena akan menjadi pemicu instabilitas di pemerintahan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pilkada adalah ajang kontestasi adu program bukan adu kelemahan masing-masing.
“Jadilah calon kepala daerah yang bisa diteladani karena masyarakat itu bukan melihat kelemahan dan sebagainya tapi apa karya yang sudah ditorehkan, supaya pilkada ini sejuk dan menjaga daerah kita tetap zona hijau,”tambahnya.(rhm-nug)