MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta pemerintah kota tidak menimbulkan kecurigaan ke publik dengan melakukan mutasi di tengah proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Sebab akan menimbulkan persepsi negatif soal terselipnya kepentingan politik dibalik mutasi tersebut.
Bahkan dewan lebih setuju jika Pemkot melakukan pengisian jabatan yang lowong.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Makassar, Abdi Asmara. Ia menambahkan, seharusnya mutasi dilakukanhanya mengisi jabatan yang masih lowong saja dan tidak mengganggu struktur yang telah ada. Sebab akan banyak spekulasi yang muncul, jika pemkot melakukan mutasi sedangkan banyak jabatan lowong.
“Jangan lagi melakukan mutasi besar-besaran lalu menganggu struktur yang sudah ada, fokus saja mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Kalau sudah bagus kerjanya kenapa mesti diganti karena yang mengantikan juga belum tentu lebih bagus,” ungkapnya, Minggu (6/9).
Hal berbeda diungkapkan anggota Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy. Menurutnya, mutasi yang dilakukan Pemkot Makassar jangan dianggap ada unsur politiknya. Ia bahkan mendukung langkah pemkot melantik belasan pejabat eselon III dan IV.
“Kami di DPRD dan saya secara kepartaian merasa bahwa jika memang itu untuk mempercepat laju perekonomian dan kinerja pemerintah kota itu tidak masalah.Kita akan lihat hasilnya selama satu sampai dua bulan kedepan. Pj wali kota bukan orang politik saya yakin punya integritas membangun Kota Makassar lebih baik,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Kasrudi, juga mengaku bahwa dirinya telah mewanti-wanti pemkot atas kritikan mutasi yang dilakukan. Sebab diduga orang-orang yang akan mengisi jabatan ditunggangi kepentingan politik dari salah satu kandidat.
“Di tahun politik ini jangan ada unsur politik di setiap mutasi, sebab itu akan merusak tananan pemerintahan yang telah ada,” tutupnya.(ita)