MAKASSAR, BKM — Tranformasi teknologi kini telah terjadi. Digitalisasi merambah banyak sektor. Tak terkecuali media. Apa yang mesti dilakukan guna meningkatkan kerja sama antara media dan humas di era digital seperti saat ini? Harian Berita Kota Makassar (BKM) mendiskusikannya secara daring, Selasa (6/10).
Dua narasumber hadir dalam diskusi ini. Masing-masing Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Pemprov Sulsel Amson Padolo, serta Dr Mustawa Nur, ahli bidang kajian pemberitaan Universitas Bosowa Makassar. Peserta berasal dari humas serta Kominfo kabupaten/kota se-Sulsel.
Mendapat kesempatan pertama untuk berbicara, Mustawa menjelaskan bahwa kemajuan suatu daerah terlihat dari kemampuan humasnya membangun komunikasi. Daerah yang maju terlihat dari kemajuan media di wilayahnya.
”Karena itu dibutuhkan transparansi serta inovasi. Sebaliknya, media harus mengoptimalkan perannya. Khususnya dalam menyebarluaskan atau mempublikasikan suatu kegiatan instansi pemerintah ke masyarakat,” terang Mustawa.
Selain itu, media juga memiliki peran untuk memberikan edukasi, sehingga biasa menyelesaikan banyak masalah. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan bisa meningkatkan kinerja kehumasan guna menghadapi ketimpangan-ketimpangan yang ada.
“Kehadiran media mampu mengkomunikasikan ketimpangan di pemerintahan. Dibutuhkan sinergitas yang menjadi pikiran-pikiran antara pemerintah dan masyarakat, mendorong kesejahteraan selaku pihak penyelenggara negara. Itu itu harus ada dan terbangun di dalam satu komunikasi yang efektif. Karena itu media patut mengkomunikasikan kebaikan. Dengan kebaikan ini tentu akan memberikan harapan harapan yang positif pemerintah daerah maupun kota,” jelasnya.
Selain itu, komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh publiknya, sehingga antara humas dan media bisa membangun sebuah kemajuan.
“Intinya, komunikasi harus berjalan dengan formasi interaksi secara positif guna mendorong kemajuan. Saya kira itu pikiran yang bisa dikembangkan dalam membangun sinergitas antara media dan pemerintah melalui sarana komunikasi,” ujarnya.
Kadis Kominfo Sulsel Amson Padolo, menjelaskan keberadaan humas dan media pada dasarnya berfungsi sebagai sosial kontrol. Informasi kehumasan harus tersampaikan kepada publik dengan baik. Humas harus memberikan pelayanan sosial di era digital, bukan pelayanan yang bersifat personal. Artinya, informasi yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Saya diberi tanggung jawab yang sangat penting bagaimana kita bisa bekerja sama dengan media sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi. Termasuk bagaimana media juga bisa bekerja sama dengan kabupaten/kota dalam menyampaikan informasi di era digital seperti sekarang,” kata Amson.
Pejabat sementara (pjs) bupati Toraja Utara ini, menegaskan bahwa fungsi humas adalah menyampaikan fakta. Bukan karangan bebas. Tidak boleh melakukan pembohongan terhadap media. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara media dan humas.
Julius dari Kominfo Luwu Timur, mengakui bahwa selama ini pihaknya telah menjalin kerja sama yang harmonis dengan berbagai media. Dia pun mendorong agar Harian BKM membuat sebuah program yang spesifik bagi kabupaten/kota untuk kemudian dikerjasamakan lebih baik lagi.
”Program yang dibuat hendaknya memiliki nuansa di tingkat daerah agar nyambung,” sarannya.
Supardi dari Sinjai menyampaikan tentang perlunya diklat jabatan pranata humas. Sebab Kominfo dan seluruh OPD membutuhkan mereka. Sementara hingga saat ini belum bisa didapatkan petunjuk teknisnya.
Ia juga menyarankan agar Pemprov Sulsel memasang media luar ruang berupa videotron di Sinjai. Di sana ditampilkan program-program yang ada, sehingga masyarakat di daerah ini bisa mengetahuinya.
Amson pun merespons hal itu. ”Masukannya bagus sekali. Artinya, kami belum pikirkan, bapak (Supardi) sudah berikan masukan. Mudah-mudahan nanti ada anggarannya sehingga bisa direalisasikan,” tandasnya. (ita)
Butuh Inovasi Kerja Sama Media dan Humas
