MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Andi Rahmat Mappatoba menegaskan, jika usulan kenaikan anggaran dana kelurahan masih sulit diwujudkan di 2021 mendatang. Apalagi pandemi covid-19 diprediksi masih akan terus berlanjut hingga dua tahun ke depan.
“Kita harus realistis untuk melihat kedaaan kita tahun depan. Apalagi proyeksi pendapatan kita belum bisa maksimal sepenuhnya,” ungkap Rahmat.
Dia juga menyampaikan anggaran dana kelurahan yang digelontorkan saat ini belum terserap maksimal. Bahkan, ada kelurahan yang serapannya masih Rp40 juta dari total anggaran Rp456 juta.”Dana yang kita alokasikan tahun ini itu juga penyerapannya belum maksimal. Itu serapannya baru Rp4 miliar” tuturnya.
Andi Rahmat Mappatoba juga menambahkan, anggaran kelurahan yang digelontorkan Pemerintah Kota Makassar dinilai cukup efisien untuk membantu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
Anggaran kelurahan yang digelontorkan kurang lebih Rp400 juta per kelurahan pada tahun ini dinilai masih cukup untuk memaksimalkan pembenahan dan penataan wilayah di tingkat kelurahan.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali mengusulkan adanya kenaikan dana kelurahan hingga Rp1 miliar pada tahun 2021 mendatang.
Penambahan anggaran ini rencananya akan diusulkan ke Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin untuk bisa dimasukkan ke dalam APBD 2021.
Jika anggarannya ditambah, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti perbaikan jembatan atau pembangunan jalan lingkungan paving blok yang ada di kelurahan.
Pengerjaannya pun lewat swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar. Meski begitu, pengelolaan dana kelurahan ini tetap memiliki badan hukum melalui Badan Keswadayan Masyarakat (BKM).
Meski demikian, menurut dia, tidak semua kelurahan akan mendapatkan anggaran yang sama. Besarannya bergantung kondisi dan luas wilayah.(rhm)