MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai menjadwalkan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan priorotas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pokok 2021.
Bahkan dewan telah mewarning Pemerintah Kota Makassar untuk tidak mengulang usulan anggaran yang tidak berkepentingan dengan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di APBD Perubahan 2020 lalu.
Menurut anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hamzah Hamid, alokasi anggaran yang akan diusulkan Pemerintah kota Makassar melalui APBD Pokok 2021 akan dibahas pada bulan ini. Namun untuk tidak mengulang kejadian di pembahasan APBD Perubahan yang batal disahkan, ia meminta pemkot lebih jeli lagi mengusulkan anggaran di APBD Pokok 2021.
“Jangan sampai dibatalkan lagi, bahaya itu. Pemkot jangan lagi mengusulkan anggaran yang tidak ada sangkutpautnya dengan masyarakat, karena saya kira ada banyak hal urgent yang perlu dianggarkan dengan melihat situasi masa pandemi ini,” ungkapnya, Senin (19/10).
Begitupun yang dikatakan anggota DPRD Makassar, Syamsuddin Raga. Menurutnya, KUA PPAS untuk APBD Perubahan lalu harus menjadi pelajaran, betapa pemkot tidak memikirkan kepentingan warganya sehingga pembahasannya dibatalkan dan tetap menggunakan APBD Pokok 2020.
“Jadi kita berharap pembahasan APBD Pokok 2021 nanti, kita akan lebih cermat menyeleksi anggaran yang diusulkan pemkot. Karena kita fokus dalam pembahasan pokok nanti terkait covid-19 dan bagaimana memulihkan ekonomi dan membuka lapangan kerja untuk warga yang terdampak,” bebernya.(ita)