MAKASSAR, BKM–Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Nunung Dasniar menegaskan, jika dana kelurahan bisa saja tak terpakai dan menjadi sisa lebih pembiayaan (silpa) sebesar Rp20 miliar.
Hal ini ditegaskan Nunung Dasniar usai melakukan pertemuan dengan beberapa kelurahan dan BPKAD terkait serapan anggaran kelurahan yang baru mencapai Rp6 miliar dengan waktu sebulan lebih.
Bahkan kata Nunung, dengan serapan dana kelurahan yang rendah, pihak dewan berencana mengurangi anggaran kelurahan di APBD Pokok 2021.
“memang ada beberapa kendala yang dialami pihak kelurahan sehingga lambat membelanjakan anggarannya. Hal itu dipicu persoalan petunjuk teknis (juknis) dan prosedur administrasi, dimana tidak ada pejabat yang bisa bertanggungjawab dengan pengunaan anggaran di program kelurahan tersebut.Istilahnya takut-takut ini mereka pakai anggaran karena tidak ada juknisnya dan sesuai ketentuan harus ada pejabat yang berwenang yang menandatagi penggunaan anggaran program,”kata Nunung, Selasa (3/11).
Lanjut Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini mengaku, jika sampai akhir tahun penggunaan anggaran kelurahan masih minim, imbasnya akan terjadi silpa besar-besaran yang memicu penganggaran di APBD 2021 berkurang.”Kondisinya ini jelas akan dikurangi anggaran bantuan dari pusat, kita di kota juga pasti akan kurangi di APBD Pokok 2021 ini,” ujarnya.
Begitupun yang dikatakan, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, juga mengungkapkan bahwa walaupun anggaran yang dikeluarkan pihak kelurahan minim, tentu menjadi pertimbangan badan anggaran (Banggar) untuk menganggarkan anggaran kelurahan. Hanya saja perihal dikurangi, tidak dapat dilakukan serta merta melihat kesejahteraan warga ada di program kecamatan dan kelurahan.
“Kita mau ada jalannya ini sehingga dana kelurahan bisa jalan, kasihan juga kalau di ABD Pokok 2021 dikurangi sedangkan kita mau pemulihan, itu yang lebih mendesak lagi dan dibutuhkan masyarakat,” bebernya.(ita)