Nasruddin Serahkan 1.358 Kartu BPJS

BARRU, BKM — Kabupaten Barru menjadi satu-satunya daerah dari kawasan timur Indonesia yang menerima penghargaan nasional dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya Pemkab Barru menyerahkan 1.358 kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja.
Plt bupati Barru Nasruddin AM saat membuka acara sosialisasi dan pendistribusian kartu BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Barru di Menara lantai VI Kantor Bupati Barru, Selasa (3/11) mengatakan penyerahakan kartu BPJS tersebut Barru ditetapkan sebagai finalis Paritrana Award dari tujuh Kabupaten/Kota Se Indonesia.
“Kami atas nama Pemkab Barru menyampaikan terima kasih kepada Baznas Barru dan BPJS Ketenagakerjaan, acara ini adalah kerjasama untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial,” ujar Nasruddin.
Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Barru memang luar biasa, sebab sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab menganggarkan bagi ribuan non ASN nya untuk dibayarkan premi BPJS Ketenagakerjaannya.
Tiga bulan lalu, dibuat komitmen perjanjian kerjasama yang ditandatangani Bupati Barru Suardi Saleh dan berhasil mengajak beberapa instansi seperti instansi vertikal seperti Kejari, Kemenag, Baznas, perbankan, maupun pihak swasta untuk melindungi tenaga kerja termasuk tenaga kerja yang bukan penerima upah.
Hasilnya terdapat tambahan 858 Orang pekerja formal mendapatkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari pengurus dan tenaga administrasi Baznas, relawan Baznas, penyuluh agama non ASN Kemenag, guru non ASN Madrasah diniyah awaliyah bahkan ke non ASN Kejari Barru, serta para Imam masjid.
“Alhamdulillah, Pemkab Barru melaksanakan perjanjian nya. Tujuan utama tentunya adalah memberikan perlindungan sosial, resiko seperti sakit, PHK, pensiun bahkan kematian bisa menjadi lebih ringan bila menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.
Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Pangkep-Barru, Aminah Arsyad menyampaikan seluruh pembayaran iuran perlindungan JKK dan JKM dibayarkan oleh Baznas Barru. Meski data bersumber dari masing-masing stakeholder yang ada dalam perjanjian kerjasama. (udi/C)