Sumbangan Dibatasi, Dana Saksi Terkendala

MAKASSAR, BKM — Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar mulai terkendala soal anggaran dana saksi maupun dana tim yang bertugas mengatur pemilih dan saksi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Jika merujuk pada aturan besaran sumbangan dari perorangan yakni Rp75juta, dan dari perusahaan Rp750juta, maka paslon sulit mendapatkan bantuan dana yang besar. Sebab mereka dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan lembaga antirasuah, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut ikut melirik pengusaha maupun perusahaan yang menyumbang lebih dari batas ketentuan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batasan bagi sumbangan dana kampanye paslon kepala daerah di pilkada. Sumbangan dana yang dibatasi terdapat pada dana lembaga dan perseorangan.
Pembatasan inilah yang mulai dikeluhkan paslon hingga tim dan relawannya. Karena dana yang terkumpul belum mencapai target yang diharapkan.
Sebelumnya, koran ini memberitakan soal paslon juga terbatas membuat alat peraga kampanye (APK) untuk para pengurus partai politik pengusung maupun pengurus partai pendukung.
Para pengurus parpol ada yang berharap agar paslon yang mengadakan APK, namun ada pula elite parpol yang langsung mengadakan APK.
Khusus dana saksi untuk sekitar 4.000 TPS, maka setiap tim pasangan calon mesti menyiapakan anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Rincian dana tersebut, jika setiap orang saksi yang akan bertugas di TPS diberikan dana sebesar Rp300 ribu.
Juru bicara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut satu Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny- Fatma), Indira Mulyasari Paramastuti mengaku bila sebenarnya pasangan yang menggunakan tagline Adama maju sudah dengan persiapan yang sangat matang.
Dalam artian, semua hal di awal sampai ahir sudah dipikirkan dan dipersiapkan. Termasuk saksi-saksi. “Jadi tidak ada kaitannya dengan bantuan-bantuan perorangan maupun perusahaan. Adapun itu tetap membantu pasangan calon. Kami memaksimalkan hal-hal yang masih bisa kami maksimalkan,” jelas politisi Partai Nasdem ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi enggan menanggapi soal anggaran pilwali Makassar. Seperti diketahui, PKS berada dibarisan pengusung pasangan nomor urut empat, yakni Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Halid (Imun) bersama Partai Golkar dan PAN.
Adapun Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk B Betta dan Ketua DPD PAN Makassar Hamzah Hamid yang dihubungi juga enggan memberikan tanggapan.
Pengamat politik dari Unibos Dr Arief Wicaksono yang dimintai tanggapannya soal menipisnya anggaran untuk tim paslon, mengaku begitulah yang terjadi di atas kertas.
Menurutnya, dana tim pasti akan dikurangi, mengingat kebutuhan akan dana saksi. Tapi, bukan berarti yang sedikit di atas kertas, anggaran sebenarnya juga sedikit. Bisa jadi dana tim yang dipublikasi di KPU sedikit, tapi di belakang layar justru lebih banyak dari yang kelihatan banyak di publikasi.
“Dari situ sebenarnya bisa timbul pemikiran tentang kemungkinan money politic yang akan dieksekusi oleh paslon yang kelihatan sedikit publikasi anggarannya,” jelas Arief, Rabu (4/11).
Pengamat komunikasi politiki dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad, bahwa pilkada di masa pandemi harus efisiensi anggaran, tetapi tetap memenuhi standar. “Namun risikonya, pembatasan dana saksi dikhawatirkan mereka tidak maksimal kinerjanya,” tandas Firdaus. (jun-rif)