MAKASSAR, BKM — Sampai saat ini belum ada kepastian kapan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dilaksanakan di Kota Makassar. Padahal sudah ada sinyal dari pemerintah pusat untuk menerapkan sistem pembelajaran di sekolah pada awal tahun depan.
Alasannya, menurut Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, kota ini masih berstatus zona oranye penularan covid-19
Dia tidak ingin muncul klaster baru akibat dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah. Apalagi anak usia SD-SMP dinilai rentan terpapar penyakit.
“Kita lebih waspada lagi. Bayangkan kalau sekolah itu kita buka secara terburu-buru lantas terjadi klaster, itu luar biasa pengaruhnya,” kata Rudy.
Dia menyampaikan, pembelajaran tatap muka, khususnya di tingkat SD dan SMP perlu pertimbangan yang matang. Tidak bisa diputuskan secara sepihak.
Sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat, baik dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Satgas Covid-19. Khususnya untuk melihat kesiapan sekolah dan orang tua atas kemungkinan yang terjadi jika sekolah tatap muka dibuka.
“Kita kaji terus dan kita lihat perkembangan. Khususnya bagaimana kesiapan sekolah dan orang tua menanggung risiko yang mungkin terjadi jika sekolah tatap muka dilakukan,” papar dia.
Menanggapi sejumlah sekolah swasta yang sudah belajar tatap muka, Rudy menegaskan belum pernah memberi izin. Jika pun ada pembelajaran dengan berkelompok, harus tetap menjamin protokol kesehatan. “Secara formal kita belum pernah memberikan izin untuk melakukan pembelajaran secara langsung,” ungkap Rudy.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar terus mematangkan pembelajaran tatap muka di sekolah meski belum ada jadwal pasti. Bahkan, beberapa waktu lalu, Disdik bersama seluruh kepala sekolah, tim ahli, dan ketua PGRI telah melakukan rapat persiapan pembelajaran tatap muka.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Irwan Bangsawan, mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah belum memungkinkan untuk dilakukan. Keputusan tersebut berdasarkan hasil analisa kondisi covid-19 di Kota Makassar.
“Tapi walaupun belum ada jadwal, kita tetap harus melakukan persiapan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu belajar tatap muka di sekolah sudah diizinkan,” ucap Irwan.
Kata dia, sekolah sudah harus mempersiapkan diri sebelum melakukan belajar tatap muka. Meski begitu, sekolah tidak boleh mengeluarkan skema pembelajaran di luar ketentuan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
“Tidak boleh masing-masing sekolah melakukan skema sendiri. Nanti ada regulasi yang disetujui Pak Wali, dan protapnya nanti akan kita buat,” tutur dia.
64 Positif Corona
Dinas Kesehatan Kota Makassar terus berupaya melacak penyebaran virus corona. Salah satunya dengan melakukan swab massal pekan lalu.
Sebanyak 1.000 viral transport medium (VTM) disiapkan dan disebarkan ke 48 PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Makassar. Namun, menurut Kasi Pelayanan Primer dan Tradisional Diskes Makassar dr Nirsaida Sirajuddin, yang terpakai sebanyak 952 VTM.
VTM adalah media untuk menyimpan spesimen pasien berupa lendir hidung dan tenggorokan yang akan dilakukan uji swab untuk dikirim ke laboratorium tempat pengujian lanjut. Sisa yang belum digunakan, sebanyak 48 VTM masih tetap disiapkan untuk warga yang butuh swab.
Dia mengatakan, dari tes swab yang dilakukan pekan lalu, sebanyak 64 orang yang diperiksa menunjukkan hasil reaktif atau positif.
Selanjutnya, warga yang hasil swabnya positif diminta untuk melakukan isolasi mandiri.
“Jika hasil tes ada yang reaktif, maka yang bersangkutan akan diminta untuk isolasi. Selanjutnya, dilakukan tracing terhadap orang-orang yang berinteraksi dengannya,” ungkap dr Ida.
Tes usap yang dilakukan tersebut melibatkan 47 puskesmas di Kota Makassar. Tes yang dilakukan secara gratis ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kota Makassar dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56.
Dia mengatakan, swab massal ini merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk menekan angka covid-19.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Agus Said Djaja mengatakan, pihaknya masih massif melakukan upaya menekan penyebaran covid. Salah satunya, koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk melaksanakan tes rapid dan swab. (rhm)